Habis Jiwasraya Terbitlah Asabri, PDIP dan Kementerian BUMN Kompak Tolak Pansus

0
menteri BUMN

Belum selesai terang duduk masalah Jiwasraya, kini muncul lagi kasus terkait lembaga asuransi yakni Asabri. Jika sebelumnya kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ditaksir hingga Rp 13,7 Trilun, di kasus Asabri kerugian negara di taksir mencapai Rp 10 Triliun.

Kasus-kasus ini tentunya menjadi mega skandal yang mencoreng pemerintahan di bawah kekuasaan PDIP. Jika dulu di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri terkenal dengan kasus BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,8 Triliun, kini di bawah pemerintahan petugas partai PDIP ‘bancakannya’ jauh lebih besar. Sejumlah asumsi liarpun berkembang, “apakah sudah tradisi PDIP ketika berkuasa selalu ‘memerah’ bangsanya sendiri?”.

Asumsi liar publik tersebut seolah diperkuat dengan penolakan F-PDIP dan Kementerian BUMN yang kompak menolak dibentuknya panitia khsusus (pansus) oleh DPR. F-PDIP menolak dibentuknya pansus dengan alasan pansus sarat dengan muatan politis. Sementara itu, Kementerian BUMN beralibi menolak pansus karena khawatir investor takut menanamkan modalnya. Padahal, mayoritas fraksi di DPR setuju untuk kasus Jiwasraya dibentuk pansusnya.

Kedua alasan ini sebenarnya adalah omong kosong belaka. Terkesan ada sesuatu yang hendak disembunyikan dari mata publik. Sebenarnya, dengan di bukanya kasus ini melalui pansus, publik bisa menilai kasus ini dengan objektif tanpa ada kongkalingkong di belakang meja. Singkat cerita, jika bersih kenapa harus risih.

Pesimisme penyelesaian kasus melalui mekanisme pansus ini sebenarnya melanggar spirit yang dibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sama kita ketahui, Jokowi adalah sosok yang selalu mengedepankan semangat optimisme dalam situasi apapun. Sikap optimisme ini jugalah yang membuat Jokowi berhasil memukul pesimisme Prabowo Subianto di Pemilu 2019 dan mengantarkannya menjadi presiden dua periode.

Selain itu, ketakutan-ketakutan yang disampaikan F-PDIP dan Kementerian BUMN terkait dibentuknya pansus Jiwasraya membangkitkan memoar publik tentang pidato Presiden RI ke-3 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu Gus Dur mengatakan ada upaya perampokan BUMN yang diduga dilakukan PDIP untuk memenangkan Pemilu 2004. Pernyataan tersebut bukan hoax. Pernyataan itu terdokumentasi dengan baik dalam bentuk video dan bisa ditemukan di aplikasi YouTube.

Baca juga  Tangkap dan Penjarakan Hasto

Memang santer ketika Pemilu 2019 isu terkait sejumlah BUMN yang dijadikan ‘bancakan’ oleh partai penguasa. Hal tersebut pernah diungkap mantan Stafsus Menteri BUMN Said Didu terkait biaya kunjungan Jokowi yang ditanggung oleh industri perbankan. Hal itu dibuktikan dengan bocoran surat dari Kementerian Desa yang meminta Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mensponsori kegiatan tersebut.

Sejumlah pihak juga menduga-duga, jangan-jangan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, yang saat ini menjabat Menteri BUMN juga terlibat dalam pusaran skandal Jiwasraya. Apalagi sebelumnya ramai diberitakan Jiwasraya pernah membeli saham perusahaan Erick Thohir. Apakah kompaknya F-PDIP dan Kementerian BUMN menolak pansus adalah upaya menyelamatkan Erick Thohir dan PDIP yang takut dugaan Jiwasraya dipakai buat ‘bancakan’ dana Pilpres?

Pansus adalah jalan keharusan yang dilakukan. Semuanya harus dibuka terang benderang. Dengan terangnya kasus ini, investor pun akan senang menanamkan modal dan rakyat pun tahu siapa dalang yang merugikan negara tersebut. Oleh sebab itu, tidak boleh ada negoisasi di belakang meja dalam rangka menolak pansus. Rakyat tidak hanya mengawal, tapi juga harus mendorong agar pansus dapat dilaksanakan secepatnya untuk kepentingan yang lebih besar.

Jika Jiwasraya gagal dipansuskan dan diselesaikan dengan kongkalingkong di belakang meja, bagaimana dengan kasus Asabri, Pelindo, dan kasus-kasus lainnya yang mengakibatkan kerugian negara. Mendorong dibentuknya pansus Jiwasraya adalah langkah awal untuk mengusut tuntas kasus-kasus lainnya.

Farid Marta Laksono, Pegiat Ekonomi Kerakyatan dan Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here