‘Halang Rintang’ PDIP, Hukum Pilah Pilih

0
yasona-laoly
Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly

Pada tahun 2017, publik di tanah air sempat disuguhkan drama mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov).  Drama tersebut bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Setnov dalam kasus E-KTP pada (15/11/2017). Setnov yang menghilang di jemput orang tak dikenal sampai dengan menabrak tiang listrik dan benjol sebesar bakpao menjadi bagian menarik dari drama ini.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi seolah berlagak sebagai seorang sutradara di dalam drama ‘halang rintang’ ini ketimbang sebagai seorang pengacara. Di depan sorot kamera, di depan awak media, pernyataannya membuat publik seperti membaca buku karangan Agatha Cristie yang penuh dengan teka-teki. Sesekali geli, tapi tetap penasaran dengan misteri-misteri dan episode-episode selanjutnya.

Seperti drama kebanyakan, sebuah pangkal pasti ada ujungnya. Setnov akhirnya bisa diringkus. Begitu juga dengan pengacara Fredrich yang dianggap melakukan upaya menghalangi-halangi proses hukum. Bahkan dalam putusan terakhir di Mahkamah Agung (MA), Fredrich divonis 7,5 tahun penjara karena adanya kesengajaan dengan tujuan (menghalangi penyidikan KPK) atau opzet als oogmerk.

Dalam drama ini, KPK berhasil menjadi bintang utama yang mendapat pujian dari banyak pihak karena dalam waktu singkat bisa menguak tabir misteri. Publik pun menaruh harapan besar kepada KPK agar menjadi pawang moral pejabat publik. Tapi pasca keluarnya UU KPK baru yang kontroversial, dan munculnya drama baru dengan pemeran yang berbeda, publik pun menanti seberapa tajam taji KPK.

Jika dulu Golkar, kini drama ‘halang rintang’ diperankan oleh petugas partai penguasa, yakni PDIP. Harun Masiku yang menjadi tersangka KPK dalam kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendadak menjadi misteri yang hilang ditelan bumi. Keberadaannya tidak diketahui di mana. Di awal drama, diinformasikan Harun berada di luar negeri. Hal tersebut mendapat legitimasi oleh petugas partai PDIP yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Baca juga  Jaksa KPK Buka Peran Saeful Bahri, Wahyu Setiawan Minta Uang Rp 1 M Ke Harun Masiku

Belakangan, sebuah media mengungkap data, foto, dan unggahan video yang memperlihatkan Harun berada di dalam negeri. Publik heboh. Desas-desus Harun dilindungi oleh lingkaran kekuasaan pun menyeruak. Gerah, akhirnya melalui Ditjen Imigrasi, setelah 15 hari berlalu dengan teka-teki, pemerintah mengakui bahwa Harun memang berada di Indonesia.

Jika KPK tidak tebang pilih dalam pengentasan sebuah kasus, tentu apa yang dijeratkan kepada pengacara Setnov dulu, Fredrich Yunadi, bisa diterapkan dalam kasus Harun ini. KPK bisa menetapkan Yasonna sebagai tersangka karena diduga menghalangi penyidikan KPK dengan keterangan palsunya.

Bahkan jauh lebih dari itu, pasal-pasal berlapis yang memberatkan mungkin bisa disangkakan kepada Yasonna. Dengan jabatan dan kekuasaannya, Yasonna berpotensi telah melakukan upaya penghalangan sebuah penyidikan dengan  sistematis DAN terstruktur. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan ada kasus-kasus lain yang bisa diungkap dari penetapan tersangka kepada Yasonna. Logika sederhanya, jika untuk Harun Masiku yang kecil saja upaya penyelamatannya sperti itu, bagaimana dengan kasus-kasus korupsi besar lainnya yang menyeret nama petinggi PDIP.

Tidak tertutup kemungkinan, bisa juga ditelusuri hilangnya tiga nama petinggi PDIP (Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey) dari dakwaan E-KTP. Pasalnya tiga nama itu hilang ketika partai banteng berkuasa dan orang yang sama (Yasonna) menduduki kursi Menkumham. Adakah abuse of power yang dilakukan untuk menghapus jejak-jejak kotornya?

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here