Harun Masiku ‘Anak Emas’ Elit PDI Perjuangan?

0
harun masiku
Harun Masiku caleg PDI Perjuangan Dapil I Sumatera Selatan

Harun Masiku sebagai seorang politikus yang mencoba mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan I melalui Pileg 2019, namun kandas pada urutan nomor 5. Hal ini adalah fakta yang semestinya diterima kalah bersaing di internal partai.

Dalam dunia politik ada adigum bahwa ‘politik seni kemungkinan’. Kemungkinan itu terbuka ketika salah satu caleg terkuat PDI Perjuangan Dapil Sumsel I meninggal dunia. Kesempatan ini menjadi peluang untuk dapat mendapatkan status sebagai anggota DPR RI lewat cara Pergantian Antar Waktu (PAW).

Berbagai cara secara legal formalpun ditempuh. Berpekara di Mahkamah Agung, untuk melimpahkan suara caleg menjadi suara partai. Kemudian dilimpahkan kepada Harun Masiku dan bukan caleg nomor urut dua. Sesuai dengan ketetapan rapat Pleno KPU.

Berbekal senjata sakti Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjend Hasto Kristiyanto. Maka kemungkinan ini semakin terbuka lebar.

Pertanyaan yang menggelitik, kenapa begitu ngotot untuk bisa menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan? Kemudian melakukan serangkaian lobi-lobi politik dengan suap menyuap uang sejumlah Rp 900 juta dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan?

Jawaban ini satu demi satu terbuka dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa ‘menyelamatkan’ Harun Masiku untuk ditangkap oleh KPK. Kasus suap menyuap melalui tangan perantara telah jamak dilakukan oleh beberapa mantan Ketua Partai dan dijadikan terdakwa suap dan korupsi oleh KPK.

Pengadilan Tipikor menjadi tempat pembuktian bahwa suap atau kasus korupsi terbukti dan meyakinkan telah melanggar Undang Undang dan merugikan negara. Hukuman penjara, denda dan juga pencabutan hak politik menjadi keniscayaan.

Harun Masiku secara politik Partai bukanlah pengurus teras PDI Perjuangan. Tidak kader yang dijadikan Bupati atau Gubernur. Namun mendapatkan perlakuan istimewa tidak mudah diserahkan menjadi korban pengembangan OTT KPK.

Baca juga  Koruptor Harun Masiku Sukses Bikin KPK Lemah dan POLRI Meradang di era Rezim Petugas Partai?

Secara latar belakang, Harun Masiku berprofesi sebagai pengacara. Secara profesi ia mengenal celah celah hukum terkait berbagai kasus. Penelisikan ini memkuat dugaan bahwa Harun Masiku termasuk personal yang memiliki informasi dan data penting elit partai.

Maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa elit PDI perjuangan, termasuk Menteri Hukum & HAM yang juga politisi PDI Perjaungan. Upaya-upaya ini berada dalam jaring pengamanan luar kepada PDI Perjuangan lewat berbagai cara.

Pertama, penyangkalan yang dilakukan oleh Hasto Kritiyanto selaku Sekjend PDI Perjuangan. Bahwa kasus ini murni inisiatif dari Saeful yang juga caleg PDI Perjuangan dengan Wahyu Setiawan mantan Komisioner KPU. Dan tidak melibatkan sama sekali ‘kekuasaan’ Hasto selaku Sekjend Partai.

Kedua, pembentukan tim hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly membela PDI Perjuangan melawan KPK secara institusi. Tentu ini menghentak kesadaran publik bahwa partai besutan Megawati Soekarnoputri kuat melawan institusi negara lewat tangan petugas partai yang menjadi Menteri.

Ketiga, penundaan penyelidikan oleh penyidik KPK dengan alasan izin dari Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya tidak pernah terjadi penyidik KPK terhambat oleh selembar kertas untuk mendapatkan alat bukti korupsi atau suap.

Keempat, pembelaan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan soal siapapun bisa melakukan kesalahan termasuk Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang menyatakan Harun Masiku tidak berada di Indonesia pada tanggal 7 Januari.

Serangkaian akting dari beberapa petugas partai PDI Perjuangan membenarkan dugaan bahwa Harun Masiku adalah ‘anak emas’ elit partai dan dibela oleh petugas partai yang menjabat di berbegai lembaga kenegaraan.

Bujaswa Naras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here