Harun Masiku Dilindungi Megawati?

0

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harusnya ikut membantu kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangkapan tersangka suap Pergantian Antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Bukan malah menyembunyikan dan seolah-olah menutupi tersangka yang diketahui sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

Rakyat tidak bisa dibohongi. Berkat salah satu media massa mainstrim yang memberitakan keberadaan Harun Masiku sudah berada di Indonesia sontak memberikan sinyal institusi penegak hukum tidak serius mengusut kasus ini. Terutama adanya sangkut paut penguasa dalam melindungi tersangka atas kasus penyuapan yang membawa nama salah satu Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Dengan begitu, rakyat akan terus beranggapan negative jika partai yang disebut sebagai partai penguasa tersebut seolah-olah cuci tangan alias tidak mau dibawa-bawa atas persoalan yang menimpa salah satu kadernya (Hasto Kristiyanto). Sudah seharusnya partai moncong putih tersebut berdiri paling depan agar pelaku diserahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini KPK dan Polri. Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri harus turun ke bawah guna memonitor bawahannya yang kini masih jadi buronan penegak hukum tanah air.

Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham ambil andil atas kecolongan kedatangan sang buronan ke tanah air. Alasan yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang kepada public adanya kelalaian delay sistem yang tidak mencatat Harun Masiku datang ke Indonesia.

Tak masuk akal memang, tapi itu kondisi nyata birokrasi yang masih ribet antara satu instansi dengan instansi lainya. Lagi–lagi masalah teknis yang dijadikan alasan petugas Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta di saat Harun kembali ke Indonesia.

Rakyat semakin tidak percaya dengan pemerintah. Di mana sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly ikut duduk satu meja bersama 8 tim kuasa PDIP menggunakan atribut Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Secara etika tak wajar seorang Menteri aktif yang juga bertindak sebagai petugas partai ikut membela seorang kader dengan partai yang sama dengan status sudah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga  Lambat Geledah Suap Komisioner KPU, Dewas KPK Salahkan Penyelidik

Dari rangkaian kronologis di atas bisa ditarik kesimpulan adanya tersangkut pautan antara pemerintah dengan partai penguasa tersebut. Jika pembaca cerdas tentu bisa menganalisa antara peranan PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak di pemilu lalu dengan personil partai yang duduk di kursi strategis tempat di mana birokrasi pemulangan Harun ke Indonesia tidak diketahui oleh rakyat.

Oleh, Fernandes Sutoyo, Rakyat biasa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here