Benny K˸ Harun Masiku Disembunyikan

0
harun masikuu

Politik Today – KPK telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada tanggal 9 Januari 2020, tetapi masih saja belum ditangkap dan malah belum diketahui dimana dia berada.

Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman mencurigai adanya indikasi penyembunyian anggota DPR fraksi PDIP Harun Masiku.

“Tolong, Masiku ini jangan terus disembunyikan, tangkap dia sudah. Ya bisa saja Tuhan sembunyikan dia (Harun) atau setan yang sembunyikan Masiku, ya kan? Lalu mau siapa lagi,” kata Benny dalam rapat antara Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 27 Januari 2020.

Selain itu Benny juga merasa sedih dan ia juga memiliki keyakinan Harun masih di Republic Indonesia.

“Saya sedih, saya yakin sekali Masiku ada di Republik ini, dan saya tahu pasti ya kita semua, apalagi pimpinan, apalagi ketua Dewas tahu di mana Masiku tinggal. Oh enggak ya? Maksud saya Pak, masa seorang Masiku ini tidak bisa kita temukan, sedih saya,” ujar Benny.

Sementara itu,beberapa hari yang lalu, Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyatakan bakal mengevaluasi pimpinan KPK terkait polemik kepulangan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Harun Masiku.

“Tugas Dewas adalah mengawasi tugas dan kewenangan KPK dalam semua hal, termasuk evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK,” ujar Syamsuddin di Gedung Sequis Center, Jakarta 23 Januari 2020.

Selanjutnya, Syamsuddin menegaskan bahwa evaluasi itu tak dilakukan secara kasuistik melainkan keseluruhan. Sebab, sesuai prosedur butuh sejumlah tahapan jika memang ada pimpinan KPK yang terbukti melanggar aturan.

“Poin saya, tentu kita evaluasi semua itu. Cuma tidak kasuistik, kecuali yang bersifat etik karena kalau etik tentu kasuistik. Tapi kalau kinerja secara umum, penyimpangan, dan sebagainya, ada waktunya,” ujarnya.

Baca juga  Ketum PKB Diperiksa KPK soal Aliran Duit di Suap Proyek Kementerian Jokowi

Dari pihak Dewas pun tengah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terkait pengawasan berkala setiap tiga bulan sekali terhadap kinerja pimpinan KPK. Pengawasan ini merupakan bagian dari tugas Dewas yang telah disepakati sejak awal dilantik.

“Jadi ada mekanisme pengawasan berkala beserta evaluasi kinerja secara berkala yang disepakati Dewas dengan pimpinan KPK secara tiga bulanan,” ucap Syamsuddin.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here