Empat Alasan Kenapa Jokowi Mesti Pecat Yasonna Laoly

0
jokowi tjahjo kumolo yasona hasto kristiyanto pdip

Belakangan beredar luas tuntutan agar Presiden Jokowi memecat Yasonna Laoly posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Tuntutan ini lahir atas rasa geram publik terkait sepak-terjang Yasonna. Utamanya soal peran Yasonna di Tim Hukum PDIP untuk melawan KPK, serta soal “penghinaan” terhadap Tanjung Priuk.

Saya sepakat dengan tuntutan publik ini. Presiden Jokowi mesti mengambil langkah tegas dengan memecat Yasonna dari Kabinet Indonesia Maju. Saya punya beberapa alasan:

Pertama, Yasonna tidak becus mengurus Kemenkumham. Buktinya sistem imigrasi kita begitu rapuh. Sekelas Harun Masiku, buronan KPK, bisa begitu gampang keluar-masuk Indonesia. Harun pergi tanggal 6 Januari, kembali ke tanah air 7 Januari. Namun, imigrasi baru tahu Harun Masiku masuk Indonesia per 22 Januari. 15 hari delay! Masak imigrasi negara anggota G 20 kalah cepat dari tim Tempo?

Ketidakbecusan imigrasi mesti ditelisik lebih dalam. Apa benar semata-mata soal delay? Bagaimana bila ada oknum imigrasi atau Kemenkumham yang sengaja menghambat kerja KPK? Ada upaya memberi “buying time” biar Harun Masiku bisa tak tentu rimbanya. Inilah yang saat ini mengemuka di benak publik.

Kedua, ketidakbecusan imigrasi membuat publik makin mengkhawatirkan peran ganda Yasonna dalam kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret kader-kader PDIP. Selain menjabat Menkumham, Yasonna menjadi Ketua  Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur DPP PDIP.

Kehadiran Yasonna dalam jumpa pers Tim Hukum PDIP tempo hari bisa dibaca sebagai sinyal untuk mengertak KPK. Apalagi Yasonna duduk tepat di samping Hasto Kristiyanto, seseorang yang diduga kuat menjadi aktor intelektual penyuapan Wahyu Setiawan.

Pertanyaannya: mampukah Yasonna bersikap independen? Akankah Yasonna tidak melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) untuk mengintervensi KPK guna menyelamatkan kolega-koleganya di partai banteng? Ketidakbecusan imigrasi membuat kita pesimis Yasonna bakal menanggalkan seragam partai dalam urusan ini.

Baca juga  Jokowi Digugat ke MK Karena Akan Potong Uang Pensiun PNS Rp 300 Ribu

Keempat, Yasonna sudah menyakiti hati rakyat. Selain soal Harun Masiku, Yosanna sudah bermasalah dengan warga Tanjung Priuk. Pernyataan Yasonna bahwa Tanjung Priuk itu “kumuh” dan melahirkan “kriminalitas” telah membuat publik tersakiti. Tak heran bila kecamanan terhadap Yasonna terus bertalu-talu. Bahkan keceman secara online kini sudah bertanformasi menjadi aksi jalanan.

Terakhir, sepak terjang Yasonna telah menjadi bomerang bagi Presiden Jokowi. Baik soal Tim Hukum PDIP maupun Tanjung Priuk. Belakangan dugaan keterlibatan Yasonna dalam korupsi e-ktp mencuat lagi. memang mula-mula publik hanya mengecam Yasonna.

Belakangan, kecaman itu mulai mengarah kepada Jokowi. Ada perpektif publik bahwa Jokowi sengaja melindungi Yasonna bahkan sekalipun ketika Yasonna terancam melakukan abuse of power.  Alhasil, citra Jokowi dipertaruhkan.

Padahal saat ini Jokowi perlu soliditas untuk memaksimalkan kinerja menteri kabinetnya. Banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Jokowi, dan hal ini tidak mungkin maksimal apabila menteri-menterinya tidak fokus.

Oleh: Ridwan Sugianto, penggiat Gerakan Semesta Lawan Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here