Jaksa Agung Pastikan Peristiwa Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat

0
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin

PolitikToday- Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menegaskan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada tahun 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Burhanuddin beralasan dari hasil Rapat Paripurna DPR yang menyatakan dua kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

“Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” ujar Burhanuddin saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Buhanuddin tidak sebut kapan Rapat Paripurna DPR itu digelar. Namun hari ini dia menegaskan Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat berdasarkan rapat paripurna DPR sebelumnya. Hasil itu bukan berdasarkan penyidikan kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengeluhkan bahwa pihaknya memiliki kendala dalam menuntaskan pelbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Diantaranya hambatan adalah ketiadaan pengadilan HAM ad hoc hingga saat ini.

Terlebih lagi, kata dia, pengadilan HAM ad hoc bisa dibentuk atas dasar usulan dari DPR RI terkait perkara yang didukung oleh keputusan presiden.

Tamabahan, Burhanuddin menyatakan berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu masih terkendala terkait kecukupan alat bukti

“Berkas hasil penyidikan Komnas HAM belum menggambarkan atau menjanjikan 2 alat bukti yang kami butuhkan,” ujarnya.

Peristiwa Semanggi I diawali dengan demonstrasi mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR yang digelar pada 10-13 November 1998. Aksi demonstrasi mahasiswa menganggap sidang tersebut akan dijadikan ajang konsolidasi kroni-kroni Soeharto. Sebab yang mengikuti sidang adalah anggota MPR RI hasil pemilu 1997.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa kasus Semanggi I, II dan Trisakti telah terjadi praktik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) yakni praktik pembunuhan, perbuatan tidak berperikemanusiaan yang berlangsung secara sistematik, meluas dan ditujukan pada warga sipil.

Baca juga  Jiwasraya, Pengamat: Jaksa Agung jangan “ABS”!

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here