Jangan-jangan Ada Yasonna di Balik Kaburnya Harun Masiku?

0
tim hukum PDIP

Tersangka suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku belum juga ditangkap KPK. Alasannya, Harun masih keluyuran di luar negeri. Untuk alasan ini, KPK, imigrasi hingga Menkumham, Yasonna Laoly bersedia untuk ngotot: pokoknya Harun belum di Indonesia!

Nahasnya tim media Tempo punya laporan yang bertolakbelakang: Harun di Indonesia. Harun memang melancong ke Singapura pada 6 Januari 2020, tetapi sehari berselang dia balik ke tanah air. Kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta terekam kamera pengawas (CCTV) yang salinannya diperoleh Tempo.

Laporan Tempo bukan sembarangan. Tempo punya sejumlah catatan yang membuat publik terkesima. Mulai dari maskapai yang menerbangkan Harun Masiku Jakarta-Singapura PP, nomor kursi di pesawat, pakaian dan gesture Harun saat mendarat, termasuk Silver Bird Toyota Alphard yang diduga mengantar Harun menuju apartemen Thamrin Residence.

Kalau laporan Tempo salah, urusan selesai. Tempo akan diadukan ke Dewan Pers. Kredibilitas Tempo sebagai media spesialis investigasi bakal ternoda.

Tapi bagaimana bila laporan itu benar? Oh, tidak cukup dengan KPK, imigrasi dan Menkumhan minta maaf. Tidak cukup dengan mengaku kecolongan.  Urusan ini bisa panjang.

Ingat, publik punya nalar. Publik bisa berpikir: jika laporan Tempo benar maka ada kemungkinan rumor “udang di balik batu” juga benar. Apa rumor itu? Pertama, dugaan Harun Masiku ada di Indonesia ketika kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan komisioner KPK Wahyu Setiawan dilancarkan.

Kedua, dugaan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto “bersembunyi” di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ketika KPK hendak menciduk mereka. Namun upaya petugas KPK konon gagal sebab dihambat oleh pihak kepolisian.

Lebih jauh lagi, publik bisa menduga-duga: jangan-jangan Harun sengaja diamankan supaya tidak “ember”. Soal apa? Tentu saja soal keterlibatan Hasto dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan. Atau mungkin posisi Harun lebih penting lagi?

Baca juga  Mantan Ketua Pansel Pimpinan KPK: Tidak Etis Tim Hukum PDIP Bertamu Ke Dewas KPK

Misalnya, Harun tahu dan punya bukti korupsi petinggi-petinggi PDIP? Bagi publik, ini bisa menjawab kenapa PDIP bisa begitu ngotot—konon sampai tiga kali—bersurat ke KPU meminta pergantian antar waktu (PAW) untuk Harun. Dan kini Harun berpotensi sebagai “whistleblower”. Ini jelas celaka 12. Atas pemikiran ini jangan-jangan publik lantas menyimpulkan bahwa Harun sengaja “diselamatkan” biar pengakuannya tidak menyeret kader-kader PDIP yang lain.

Manuver tim hukum PDIP bisa dimaklumi. Kasus suap KPU Wahyu Setiawan sudah membuat tanduk banteng retak. Demi penyelamatan, PDIP jadi grasa-grusu. Melaporkan penyelidik KPK ke Dewan Pengawas KPK, menyambangi Dewan Pers hingga Bareskim Polri.

Publik langsung paham manuver ini untuk menekan pihak-pihak yang dianggap “menyerang” PDIP. Siapa mereka? Tentu saja penyelidik KPK, media massa yang kritis, aktivis antikorupsi, dan mungkin saja netizen yang setiap hari ramai mengangkat isu suap KPU di media sosial.

Di samping itu ada standar etik yang sejatinya dilanggar tim hukum DPP PDIP. Sebagai pihak yang bersengketa tidak selayaknya mereka bertemu Dewan Pengawas KPK. Pertemuan ini bisa memantik perpektif publik bahwa tim hukum DPP PDIP sudah “cincai” dengan Dewan Pengawas KPK. Pasalnya, kalau masalahnya pada prosedur yang dilanggar penyelidik kenapa tim hukum DPP PDIP tidak pergi ke pengadilan hukum acara?

Agaknya PDIP sudah benar-benar terpojok. Makanya sekelas Yasonna Laoly mesti terlibat dalam tim hukum PDIP. Sekilas, publik membaca sebagai gertak bagi KPK. Sah-sah saja. Tapi ada prasangka publik yang lebih buruk.

Bagaimana bila imigrasi terlibat untuk menyempurnakan narasi pengamanan Harun? Bagaimana bila imigrasi dijadikan antek-antek untuk menggenapkan narasi bahwa Harun ada di luar negeri? Siapakah yang bisa memerintahkan imigrasi untuk menyelewengkan kekuasaan eksekutifnya? Menkumham? Presiden?

Baca juga  Komisioner KPU Wahyu Setiawan Menghilang dari WhatsApp Grup

Pemerintah mesti hati-hati. Mesti cepat menanggapi laporan Tempo. Jangan sampai publik terangguk-angguk dan berpikir: “oh, pantesan Yasonna ikut-ikutan tim hukum PDIP!” Bahaya bukan?

Laporan Tempo terang memperbanyak pertanyaan yang mengisi benak publik pasca OTT Wahyu Setiawan. Misalnya isu sejumlah kontainer plastik yang diangkut dari kantor DPP PDIP pasca kegagalan tim KPK melakukan penyegelan. Atau isu petugas KPK disandera polisi hingga menjelang subuh di PTIK.

Intinya, opini publik bisa makin liar apabila KPK dan pihak-pihak terkait tidak segera memberikan penjelasan secara resmi. Publik saat ini ingin tahu: pihak mana yang benar? Tempo atau KPK & imigrasi?

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here