Ketika KPK Takluk di Bawah Kuasa Banteng, Masak Presiden Mau Diam Terus?

0
jokowi tjahjo kumolo yasona hasto kristiyanto pdip

Publik sempat salut atas keberanian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa kader PDIP. Kongkalikong mereka merupakan bentuk kejahatan demokrasi. Pengkhianatan terhadap suara rakyat.

Keberanian KPK membuat publik kembali optimis pasca revisi UU KPK yang diyakini akan membuat lembaga antirasuah itu impoten. Sayangnya optimisme itu cuma bertahan beberapa jam. Dengan cepat permainan berbalik 180 derajat.

Terkesan KPK takluk di bawah serudukan tanduk banteng PDIP. Ini bisa dirunut dari tim KPK yang dihambat sejumlah polisi ketika mencoba menciduk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Perguruan Tinggi Imu Kepolisian (PTIK). Juga kegagalan tim KPK menyegel kantor DPP PDIP karena dihalang-halangi petugas security.

Penghalangan petugas KPK oleh petugas PDIP atau pihak kepolisian sesungguhnya bisa dibaca sebagai upaya menghambat penegakan hukum. Celakanya, pimpinan dan sejumlah petinggi KPK justru berpikir lain. Alih-alih membela jajarannya, mereka malah menyalahkan tim penindakan dengan alasan pelanggaran prosedur.

Puncaknya, pimpinan dan sejumlah petinggi KPK menolak menetapkan Hasto sebagai tersangka. Mereka tidak mengindahkan dua bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Hasto. Padahal seorang anggota staf Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Orang dekat Hasto yang ikut menjadi perantara dan menikmati suap dibebaskan karena dianggap kooperatif.

Tingkah pola pimpinan dan sejumlah petinggi KPK itu merupakan pengkhianatan atas harga diri korps pemberantas korupsi itu. Mereka terkesan tunduk kepada pembesar PDIP. Belakangan mereka bahkan mengumumkan bahwa penggeledahan akan dilakukan pekan depan. Betapa tragis!

Saya pikir kita tidak perlu menjadi Abraham Samad, mantan Ketua KPK, untuk memahami ada yang keliru atas pandangan pimpinan dan sejumlah petinggi KPK itu. Sepanjang sejarah KPK, OTT selalu berbarengan dengan penggeledahan. Termasuk gerak kilat untuk menciduk pihak-pihak terkait. Karena kian lama bertindak taruhannya barang bukti bisa dilenyapkan. Pelaku korupsi bisa kabur, bahkan lari ke luar negeri.

Baca juga  ICW Sorot Pergantian Jubir KPK Indikasi Balas Dendam

Rentetan kasus suap Wahyu Setiawan telah mengonfirmasi kekhawatiran publik tempo hari. Track record sejumlah pemimpin KPK benar-benar berdampak negatif terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Belum sebulan dilantik, Firli Bahuri cs telah menyabotase pemberantasan korupsi.

Di samping itu, revisi UU KPK nyata-nyata telah memperlemah KPK. Alih-alih memperkuat, keberadaan Dewan Pengawas KPK—yang orang-orangnya ditunjuk Presiden Jokowi—justru melemahkan KPK. Tim penyidik bergerak terseok-seok. KPK jadi bahan cemooh publik.

Kejadian memalukan ini merupakan produk pelemahan KPK secara sistematis dan terstruktur. Dua faktor tadi membuat publik pesimis akan masa depan KPK. Sulit berharap KPK di bawah Firli cs mau dan mampu membongkar kasus korupsi yang melibatkan elit penguasa. Kemungkinan besar kelak bakal lebih banyak pelaku kejahatan yang tidak tersentuh hukum. Dengan begitu keraguan publik bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas menemukan pembenaran.

Tragisnya, wajah buruk PDIP dan impotensi KPK ini terjadi di era pemerintahan Jokowi. Seseorang yang mengaku presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan petugas partai yang kebetulan duduk sebagai Presiden. Pemimpin yang mengklaim tidak punya beban sehingga mengklaim tak ingin tunduk kepada oligarki PDIP.

Saya pikir Presiden Jokowi harus lekas bersikap. Jangan diam. Jokowi mesti memberi dukungan kuat kepada KPK. Presiden mesti menjaga supaya KPK tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Terakhir, berhentilah tarik-ulur wacana Perppu KPK. Sahkan secepat mungkin.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here