Luar Biasa, PDI Perjuangan “Launching” Korupsi Pemilu Model Baru?

0
megawati soekarnoputri
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Korupsi telah menjadi musuh bersama. Undang Undang KPK di era Presiden Megawati disahkan untuk memberantas perilaku korupsi di multi sektor pemerintahan. Dan terus berjalan dengan baik dalam pemberantasan sampai saat ini.

KPK menjadi lembaga yang mampu menekan jumlah potensi perilaku korupsi oleh elit parpol setingkat ketua umum, elit pemerintahan setingkat menteri gubernur, bupati dan ketua DPR RI. Juga telah menjadikan tersangka dari beberapa ketua umum partai Golkar, PPP.

Kasus OTT mantan anggota Komisioner KPU Wahyu setiawan membuka model baru perilaku korupsi di lingkaran elit partai PDI Perjuangan dengan komisoner KPU Wahyu Setiawan. Tentu ini menjadi kepeloporan kejahatan korupsi model baru, memainkan komisioner penyelenggaraan penyelenggara pemilu.

Sebelumnya korupsi dengan instruen politik uang dalam pemilu terjadi di hulu dan tengah. Praktik korupsi di hulu adalah membeli suara pemilih dengan berbagai dalih, mulai membantu rumah ibadah, memperbaiki jalan desa, voucher liburan dan serangan fajar.

Praktik politik uang di tengah, erat kaitannya antara permainan dalam institusi tubuh partai. Jual beli suara antar caleg dengan melibatkan pengurus partai. Termasuk menentukan nomor urut caleg dan siapa yang akan ditetapkan menjadi anggota DPR RI, DPRD.

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR dalam tubuh partai PDI Perjuangan menjadi fakta baru tentang model baru memuluskan kejahatan dalam tubuh partai dan institusi di luar partai.

Surat Keputusan PAW anggota DPR RI wilayah kekuasaan Ketua Umum dan Sekjen Partai. Berbekal SK Partai Harun Masiku caleg PDI P dapil Sumatera Selatan I melakukan upaya diluar jalur resmi kepada KPU menjadi legislator. Jalur politik uang atau aksi suap melalui makelar orang terdekat kepada Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU.

Baca juga  Resolusi Basa Basi Tanpa Evaluasi: Berharap atau Melawan?

Pernyataan Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa ada makelar di tubuh PDI Perjuangan terbukti dengan ikut ditangkapnya Saeful yang juga caleg gagal dari PDI Perjuangan. Sedangkan status Saeful adalah staf khusus dari Hasto Kristiyanto. Berkantor di DPP PDI perjuangan, yang saat ini belum mendapatkan izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

Fakta-fakta ini menjadi bukti bagi masyarakat dan penggiat anti korupsi. Membentuk persepsi publik bahwa PDI Perjuangan sarangnya koruptor. Ditambah dengan berbagai upaya-upaya dari banyak elit PDI Perjuangan dan pendukung dalam berbagai kesempatan melakukan aksi pembelaan terhadap partai. Mulai dari menuduh framing media, pengaduan media ke dewan Pers. Termasuk ucapan Megawati Soekarnoputri UU KPK dan  KPK lahir dieranya.

Untuk menyelamatkan muka, usulan dari Rakernas PDIP ingin mengubah sistem pemilu kepada proposional tertutup, dan meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 5% untuk DPR RI, 4% DPRD Porvinsi dan 3% DPRD Kota/Kabupaten. Usulan yang menjadi pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan petinggi partai koalisi terdiri dari NasDem, Golkar, PKB.

Alur fakta-fakta menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan partai yang mampu membuktikan pelopor model baru korupsi pemilu. Yang tidak menjadikan demokrasi Indonesia semakin baik, malah menjadikan demokrasi Indonesia semakin rusak oleh politisi PDI Perjuangan dan perilaku elit sendiri.

Oleh: Restu Sugara Alexsander, Penggiat Kajian Demokrasi Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here