Menentang Ambisi PDIP Naikan Parlementary Threshold

0
PDIP

Politik Today – Ambisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terus digulirkan. PDIP mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (Parlementary threshold) untuk DPR RI 5%, provinsi 4 %, kabupaten/kota 3%. Pendapat ini merupakan salah satu bagian rekomendasi dari rakernas PDIP

Pendapat tersebut juga di tanggapi oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Malahan NasDem terkesan Parlemen Threshold lebih tinggi persentasenya. Ketua DPP NasDem Martin Manurung, semakin tinggi PT-nya, akan semakin baik bagi konstelasi politik di parlemen.

“Partai NasDem pada pemilu lalu juga menggas PT sebesar 7 persen untuk RI. Itu bertujuan agar dalam transisi demokrasi kita secara konsisten terus jangan terputus grand desain kita untuk penyederhanaan parpol,” ujar Martin.

Meskipun demikian, tidak semua parpol setuju dengan usulan PDIP tersebut.. salah satunya partai Hanura, sebagai partai yang terpental di Pileg 2019, merasa kenaikan PT hanya menghambat pertumbuhan partai-partai kecil. Menurut Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir ambisi dan agoran partai PDIP itu kurang tepat.

“Partai besar jangan arogan, dong, mentang-mentang masuk Senayan lalu mencoba untuk menghambat partai-partai kecil saja agar tidak masuk ke Senayan dengan cara menaikkan PT 5%,”ujarnya.

Resiko dengan menaikan PT akan semakin partai kecil yang ingin mengabdi di Senayan. Dan hal yang lebih buruknya, bisa terjadi pembentukan oligarki politik. Dari sudut pandang konstitusi juga tidak tetap.

“Dengan mengurangi atau menyederhanakan partai-partai yang duduk di Senayan akan mendorong Indonesia menjadi oligarki. Apalagi suara rakyat diberhanguskan dan dirampas oleh partai-partai besar melalui PT dengan mengatasnakan Undang-Undang, tapi bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.

Senada dengan dengan Hanura, partai Demokrat juga tidak sepat dengan naiknya PT tersebut. Pandangan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, PT sebesar 4% itu sudah sangat menyakitkan partai-partai kecil dan gugurnya sejumlah partai.

Baca juga  Politisi PAN Tolak Rencana KPU Larang Napi Korupsi Ikut Pileg

“Tetapi kalua memang ada kenaikan satu persen itu mungkin masuk dalam perhitungan. Tetapi sebernya berat juga bagipartai yang lain untuk mencapai 5%,” ujar Syarief Hasan.

Demikian juga halnya dari Partai Amanat Nasional (PAN). Wajeksen PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut, peningkatan PT tidak sesuai dengan tujuan lembaga legislative untuk memberikan ruang bagi seluruh kepentingan masyarakat.

“(Kenaikan PT) itu hanya diarahkan pada keuntungan politik sesaat partai dan kelompok tertentu. Dan upaya ini sudah sering dilakukan. Kalua tetap memaksakan, kita akan kembali ke era Orde Baru,” penjelasan Saleh.

Sebab itu, menurut Saleh, ketimbang menaikkan PT, lebih baik syarat tersebut dihapuskan agar setiap parpol bisa memiliki perwakilan di parlemen. Selain itu, menurutnya, syarat PT, hanya membuat suara masyarakat yang sudah memilih menjadi hangus.

“Ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan atau bahkan dihapuskan.partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen. Salah satu kelemahan (kenaikan PT) tidak semua perolehan suara partai bisa dikonversi menjadi kursi. Akibat, suara rakyat tersebut menjadi hangus,” ujarnya.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here