OJK Terjerat Tangan Penguasa

0

Kasus kegagalan investasi yang melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan berlanjut ke Asabri membuat publik mempertanyakan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah dua perusahaan pelat merah tersebut ramai dibicarakan media tanah air. Terlebih, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui jika nasabah dari Jiwasraya dan Asabri belum dibayarkan uang polis yang ada pada dua perusahaan tersebut hingga hari ini.

Sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat adanya politisasi dari penguasa dalam kasus ini sangatlah kuat. Apalagi mayoritas Partai politik yang menolak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) merupakan partai koalisi pemenang raih suara terbanyak pada pemilu 2019 lalu.

Tak salah jika DPR RI dalam hal ini fraksi yang berada di luar koalisi PDIP, mendesak agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) sebagai langkah untuk memastikan kredibilitasi dari institusi keuangan ini sebagai pengawasan paska dua BUMN ini mengalami kerugian dua tahun terakhir.

Di sini tampak OJK sangat lalai dalam mengawasi Jiwasraya dan Asabri karena gagal membayar nasabah hingga triliunan.

Tak menutup kemungkinan, masyarakat meminta kepada komisionernya harus mundur atau digabungkan kembali dengan BI. Jadi ini bukanlah masalah sederhana yang dianggap sepele oleh para fraksi pendukung Panitia Kerja (Panja).

Sekarang malah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, khususnya soal fungsi dan job desk dari OJK sebagai pengawasan. Kemana OJK selama ini? Kenapa ketika Jiwasraya melakukan investasi melalui instrumen saham gorengan dan reksadana tidak terpantau?

Kan sudah jelas, soal pengasuransian sudah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2014. Di mana dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa paling lambat tiga tahun harus ada lembaga penjamin polis. Artinya, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan OJK harus memperingati lebih awal jika terdapat aksi goreng menggoreng saham pasar modal.

Baca juga  Bubarkan OJK Trending Topic, Netizen: Bisa Jadi OJK Terlibat Manipulasi Data Jiwasraya

Hal demikian seharusnya sudah bisa diatasi oleh Presiden jika menjalankan perundang-undangan yang berlaku saat adanya kecurigaan permainan saham dalam manajemen Jiwasraya dan Asabri. Kenapa baru sekarang terkuak kasus goring menggoreng saham ini?

Saya sangat setuju dengan adanya wacana yang menyebut akan mengembalikan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan ke Bank Indonesia setelah perusahaan gagal bayar klaim jatuh tempo.

Persoalan lainya bukanlah soal dibayarkan atau tidaknya polis nasabah yang mengalami kerugian. Akan tetapi masyarakat ingin mengetahui siapa ‘dalang’dari kasus ini hingga negara mengalami kerugian mencapai Rp 13,7 triliun. Korupsi tidak akan berhenti jika pemerintah sendiri pelakunya.

Oleh, Iskandar , Dosen Ekonomi PTS di Jakarta

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here