OTT Komisioner KPU dan Politikus PDIP, Yakin Pengawasan Gibran dan Bobby Bakal Independen?

    0
    gibran bobby ott kpu

    “Kami tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapa pun, KPU hanya bertunduk pada Undang-Undang.” Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Pernyataan gagah perwira semasa pemilu di atas sudah tidak ada arti. Kemarin Wahyu Setiawan kena OTT KPK.  Wahyu diduga menerima suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) di DPR.

    Pemberi suap diduga Harun Masiku, caleg untuk DPR dari PDIP Dapil Sumatera Selatan I. Uang sebesar Rp 400 juta digelontorkan untuk mempelancar proses PAW. Dikirim lewat perantara “D” dan “S” yang konon adalah staf Sekjen PDIP Hanto Kristiyanto. Konon petugas KPK sudha bersiap-siap menggeledah sekretariat PDIP.

    KPU adalah penyelenggaran Pemilu. PDIP merupakan partai pemenang pemilu yang kini berstatus “the ruling party”. Karena itu bisa dibilang OTT ini adalah satu tindakan yang luar biasa, sekaligus berbahaya.

    Jika terbukti, implikasinya bisa ke mana-mana. Bukan sekadar Wahyu itu koruptor. Tapi citra KPU bisa luluh lantak. KPU dituding bisa disetir oleh pihak-pihak tertentu, terutama parpol penguasa. Ini imbas level pertama.

    Imbas level kedua, hasil pemilu akan dipertanyakan. Kita sama-sama membaca proses pemilu tempo hari. Berita-berita kecurangan pemilu bersliweran. Bahkan Bawaslu RI mencatat menerima lebih dari 121.993 laporan kecurangan pemilu. Tidak jelas berapa yang kemudian ditindaklanjuti.

    Sebelum hari pemungutan suara, publik juga digoncang isu keterlibatan aparat. Baik itu polisi, BIN, ASN, bahkan BUMN. Sebagian besar para terduga ini secara terang-terangan mendukung paslon JokowiMa’ruf Amin dan parpol penguasa. Tetapi toh pada umumnya mereka bebas dari jerat hukum.

    Sehingga lewat OTT ini publik lantas bertanya. Apa iya KPU hanya tunduk pada UU? Apa iya hanya Wahyu Setiawan yang bermain di KPU? Apa Pemilu kemarin berlangsung jujur dan adil? Muaranya, publik bisa meragukan kredibilitas hasil Pemilu 2019. Baik itu Pilpres maupun Pileg.

    Baca juga  KPU Sebut Banyak Pembahasan PKPU Gagal Dilaksanakan

    Celakanya, tahun 2020 ini Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak. Akannya Pilkada Serentak ini bersih dari main mata antara komisioner KPU dengan politikus partai penguasa? Dan potensi ini besar kemungkinan terjadi.

    Pertama, Pilkada Serentak adalah keping-keping puzzle yang temple-menempel. Pengawasannya akan lemah karena ivent ini digelar serentak di banyak tempat.

    Kedua, anak-menantu “Istana” menjadi kandidat. Ada Gibran Rakabuming yang maju di Pilwakot Surakarta. Juga Bobby Nasution yang maju di Pilwakot Medan. Gibran dan Bobby adalah anak-menantu Presiden Jokowi. Lalu puteri Wapres Maruf Amin, Siti Nur Azizah hendak berlaga di Pilwakot Tangerang Selatan.

    Jika sekelas Harun Masiku saja bisa “mengakses” komisioner KPU, bagaimana dengan tim sukses kandidat-kandidat “Istana” ini? Apakah KPU dan Baswaslu bisa bersikap netral? Apakah KPU dan Baswaslu siap adu gigi apabila polisi, BIN, ASN terlibat dalam pemenangan mereka?

    Dulu Wahyu Setiawan tegas-tegas mengatakan KPU siap independen! Tapi hari ini, jujur saya sulit untuk percaya.

    Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrat Berkeadaban

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here