Parliamentary Threshold Usulan PDIP Harus Dikecam

0
rakernas PDIP

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Pileg DPR RI 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 9 dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 memenuhi ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4%. Sedangkan 7 sisanya merupakan partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen yaitu, Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda.

Dari hasil Rakernas I pada hari Minggu 12 Januari 2020, PDIP sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak mengusulkan untuk menaikkan Parliamentary Threshold (PT) menjadi sebesar 5% pada pemilu 2024 mendatang. Usulan ini pun langsung di tolak oleh partai-partai yang tidak lolos ke DPR RI. Alasan PDIP dinilai tidak ada relevansinya dalam membangun demokrasi bangsa, karena suara rakyat yang telah memilih 7 partai yang tidak lolos ke parlemen menjadi terbuang sia-sia.

Tersiar juga dalam pemberitaan, alasan PDIP menaikan Parliamentary Threshold hanya untuk mengurangi jumlah fraksi dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan di DPR. Padahal argument kenaikkan tersebut dari pemilu ke pemilu hanya melakukan penyederhanaan fraksi. Tidak lebih dari itu.

Selain itu dalam Rekernas I tersebut, sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kritiyanto yang hendak mengembalikan pemilu Indonesia kembali menggunakan system proporsional daftar tertutup itu hanyalah upaya untuk melanggengkan status quo dan oligarki politik. Alasan ini masuk akal sekali, jika penyederhanaan partai-partai politik dilakukan, secara otomatis memudahkan partai penguasa berkonsolodasi tanpa adanya dinamika yang membangun partisipasi politik masyarakat.

Selain itu, usulan Hasto Kristiyanto ini juga berdampak buruk pada proses demokrasi lainnya. Derajat representasi akan terus berkurang karena akan banyak partai yang tumbang. Faktanya, pada pemilu 2019 terdapat 13,5% suara sah yang gugur karena partai yang dipilih tidak lolos Parliamentary Threshold. Akibatnya suara rakyat yang 13,5% tersebut tidak akan pernah sampai ke gedung parlemen karena representasi yang terbatas.

Baca juga  Jokowi Unggul di 92 Wilayah Pemilihan Luar Negeri, Prabowo 12 Wilayah

Parliamentary Threshold 5% juga akan berdampak pada banyaknya upaya untuk mengurangi saingan agar memperlancar kepentingan-kepentingan busuk partai penguasa nantinya. Upaya itu bisa dibaca dengan mudah, karena partai penguasa juga akan mengusulkan pemberatan syarat pendirian partai politik, memperberat syarat untuk menjadi perserta pemilu, dan pengaturan dana bantuan partai politik.

Berkaca pada pemilu tahun 2019, peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu jelas sekali memberatkan partai nonparlemen. Syarat lainnya yang memberatkan partai nonparlemen, partai harus berstatus badan hukum sesuai dengan UU, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten\kota di provinsi yang bersangkutan, dan memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan. Parpol juga wajib memiliki kantor untuk kepengurusan sampai tingkat kota.

Tidak hanya kelengkapan persyaratan UU itu saja yang mesti dipenuhi oleh parpol, untuk melengkapi persyaratan itu tentunya partai juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan saluran dana bantuan politik bagi parpol hanya dibagikan kepartai penguasa. Hal tersebut terlihat di tingkat pusat maupun daerah. Untuk partai yang lolos parlemen mendapat dana Rp 1.000 per suara sah, dan untuk partai yang lolos parlemen tingkat DPRD provinsi mendapat dana Rp 1.200 per suara sah.

Perihal ini, hanya partai-partai berkuasalah yang akan mendapatkan bantuan, sementara partai nonparlemen belum tentu kebagian. Kompensasi ini memang akan selalu timpang dalam konteks pemilu sebagai kekuatan alternative atau penguatan politik oligarki bagi partai pemenang pemilu.

Usulan Hasto ini juga perlu dikecam oleh partai yang masih bersandar pada keuangan partisipasi anggota. Selama ini pembiayaan-pembiayaan partai politik di Indonesia cenderung dilakukan dari atas. Padahal parpol didirikan untuk memperjuangkan aspirasi anggota, sedangkan untuk dana berpolitik pun juga berasal dari partisipasi anggota.

Baca juga  Perppu Penundaan Pilkada, DPR: Harus Terbit Akhir April

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Parliamentary Threshold usulan Hasto Kristiyanto bersama PDIP memang tidak relevan dan perlu ditinjau kembali.

Dajon Gunawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here