Sprinlidik di Tangan Masinton Bukti PDI Perjuangan Makin Terpojok

0

Beberapa hari ini media tanah air disampahkan dengan headline berita politik keterkaitan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bocornya surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) kasus Komisioner KPU Wahyu Setiawan, melalui seorang kadernya bernama Masinton Pasaribu.

Loh kok bisa? Padahal, surat tersebut bersifat rahasia. Meskipun kasus ini sudah berlanjut ke tahap penyelidikan tidak semestinya bisa didapatkan oleh Masinton. Jangankan Masinton, staff KPK pun bisa dipastikan tidak tahu menahu soal isi Sprinlidik yang ditandatangani oleh Ketua KPK periode 2016-2019 Agus Rahardjo.

Ketika itu, Masinton sedang membahas ada tidaknya surat perintah untuk penyelidik yang ingin menyegel ruangan di DPP PDIP. Nah, di sini tampak adanya orang dalam (Internal KPK) yang memberikan surat tersebut kepada PDIP sebelum KPK datang untuk menggeledah kantor yang berada di kawasan Menteng itu.

Tak lumrah toh, jika PDIP sudah mengetahui isi atau substansi yang akan dilakukan KPK. Namun, karena ingin membuktikan kepada publik, sang politisi keceplosan mengungkap isi dari Sprinlidik tersebut.

Padahal, KPK membantah apabila memberikan surat tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan. Artinya, Masinton dalam hal ini mengatasnamakan PDIP telah dibantu oleh orang dalam KPK bernama Novel Yudi Harahap.

Namun anehnya, nama yang disebut Masinton tidak ada dalam manivest data pegawai di KPK. Hal ini terkuak setelah media massa mencoba mengklarifikasi terkait nama yang disebut Mansinton kepada Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap.

Masinton menjelaskan asal-usul surat itu sampai ke tangannya. Masinton mengklaim mendapatkan surat itu pada Selasa, 14 Januari sekitar pukul 14.00 dari seseorang yang mendatanginya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Artinya, surat itu didapat Masinton beberapa jam sebelum tampil di ILC.

Baca juga  Tiga Lumbung Suara Terbesar Berpesta, Akankah PDI P Kembali Keok?

Sedikit bergeser ke belakang, bermula saat Masinton Pasaribu mengacungkan surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) kasus komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam acara Indonesia Lawyer’s Club (ILC) pada Selasa malam, 14 Januari 2020 lalu mengindikasikan Partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri tersebut memiliki kedekatan emosional dengan KPK.

Dilihat dari seusai uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi Hukum pada September 2019 lalu. Kita semua tahu bagaimana ngotonya Jokowi dan PDIP untuk merevisi Undang-undang KPK dengan menambahkan stuktural baru bernama Dewan Pengawas KPK yang sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah politisi dan masyarakat.

Dilansir dari beberapa media daring, keduanya (Ketua KPK Firli dan Megawati Soekaro Putri) pernah bertemu di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada 1 November 2018. Saat itu, Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK. Ia pun mengakui adanya pertemuan tersebut meski ia juga mengatakan bahwa pertemuan itu tak sengaja. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya bisa mendoakan agar penguasa segera bertaubat atas kesalahan-kesalahan masa lalunya.

Oleh, Purwanto

Pegiat Demokrasi Kerakyatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here