Pembusukan Demokrasi oleh Konglomerat Politisi

0

Ibu Pertiwi tak lagi seperti dulu. Bahkan mungkin menangis. Indeks demokrasinya jauh berada di bawah negara tetangga Malaysia. Hal ini terungkap setelah The Economist Intelligence Unit merilis belum lama ini ke publik. Tak hanya itu, penegak hukum belum jua mampu bertindak professional dalam mengatasi permasalahan kejahatan kerah putih terhadap pejabat maupun politisi tanah air.

Polisi yang katanya telah bekerja semalam suntuk memburu pelaku penyuapan kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yakni Harun Masiku rupanya belum membuahkan hasil. Sang Sekjen pun, Hasto Kristiyanto baru dipanggil oleh lembaga antirasuah setelah publik berteriak meminta pihak KPK maupun Polri untuk bergerak cepat mengusut dalang dari penyuapan itu.

Para konglomerat tersebut dengan santai melenggang ke luar negeri meski statusnya sebagai buronan KPK. Tiba-tiba saja publik dihebohkan bahwasanya konglomerat tersebut sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020 lalu. Pemerintah yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini. Yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Yasonna Laoly, yang juga petugas dari partai penguasa.

Para konglomerat ini seperti kapitalis zaman kolonial, makin kaya di tengah kualitas ekonomi rakyat yang sangat rendah. Profil sebagai politisi hanya lah topeng guna mengelabui rakyat miskin, yang tak paham akan politik. Toh saya cuma seorang kader partai.  Sementara petugas partai yang dekat Ketua Umum sudah duduk dengan manis di kursi empuk Menteri dan Direktur di kantor-kantor BUMN. Artinya, kaum kaya berperan sebagai otak sekaligus deal-delan dengan para politisi papan atas untuk mengendalikan kebijakan pemerintah.

Hasilnya, kini liberalisasi ekonomi sangat agresif, dan pembusukan demokrasi. Yang tadinya Demokrasi menjadi Demograzy. Indonesia saat ini tampak kian jelas sedang banting setir menuju kolonialisme baru

Baca juga  Tangkap dan Penjarakan Hasto

Jadi tak salah ada istilah di saat kampanye sebagai relawan, setelah dilantik maka menjadi Menteri. Sebut saja Mahfud MD, Yasonna Laoly, dan kawan-kawan. Mati-matian membangun opini sesat ke tengah masyarkat jelang pemilu.

Opini sesat di sini pasti masyarakat pun tahu. Fitnah dan berita hoax dianggap benar, dan berita benar dianggap salah. Siapa lagi, kalau tidak mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin maju menjadi orang nomor satu dan nomor dua di tanah air kita tercinta ini.

Ironis memang, partai yang sedang berkuasa adalah PDI, yang mengklaim sebagai anak ideologi presiden pertama RI tersebut. Partai ini juga dipimpin oleh putri Bung Karno yaitu Megawati Soekarnoputri, sedangkan Presiden RI Jokowi adalah petugas PDIP, yang mengklaim sebagai partai wong cilik.

Biar berdarah pun kita menangis untuk dikasihani, saya yakin partai yang ngotot masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode tersebut tidak akan mendengarkan aspirasi kita, rakyat miskin.

Oleh, Purnama Wijayanto, Mantan Aktivis 1998

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here