Sengkarut BUMN, Istana Dapat Apa?

0
BUMN Merugi

Pada akhir 2019 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menerima suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara namun kinerja keuangaannya masih tetap merugi. Tujuh persuhaan plat merah tersebut adalah PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel. Pertanyaan publik pun menyeruak. Sudah diberi bantuan kok masih rugi, dikemanakan uang negara tersebut?

Temuan menarik dapat dilihat dari kerugian PT PAL yang terletak di kandang banteng, PDIP, Surabaya. Kerugian disebabkan karena meningkatnya beban lain-lain hingga tiga kali lipat dalam beberapa periode ke belakang. Aneh bin ajaib. Publik pun menaruh sangka terkait isu BUMN yang ‘diperah’ untuk kepentingan kekuasaan. Terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, PDIP menjadi jawara di Jawa Timur pada Pemilu 2019.

Belum usai sengkarut tujuh BUMN tersebut, di awal tahun2020 publik kembali dibuat geger dengan kabar dua perusahaan asuransi berplat merah yang diduga jadi tempat ‘bancakan’. Jiwasraya angkat tangan dan mengaku tidak mampu membayarkan dana nasabah. Sementara itu, Asabri saat ini tengah mengalami badai besar karena kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir bisa mencapai Rp 16 triliun.

Beberapa isu kembali lagi muncul kepermukaan. Mulai dari isu ‘bancakan’ untuk dana pemilu, hingga keterlibatan perusahaan milik mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, yang kini menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir. Meskipun isu keterlibatan Erick di kasus tersebut dibantah staf khususnya, Arya Sinulingga, tapi publik mencium ada gelagat yang tak biasa.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pada kasus penyelundupan motor dan sepeda mahal di Garuda Indonesia, Erick Thohir selalu tampil di depan. Wajahnya menjadi highlight pemberitaan media nasional. Erick terkesan menjadi super hero dalam kasus ini dan banyak pihak yang memuji kecekatannya dalam menangani kasus tersebut.

Baca juga  Istana Takut Jika Pansus Jiwasraya Terbentuk?

Tapi dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick terkesan menarik diri ke belakang. Erick terlihat tidak segesit penanganan kasus penyelundupan di Garuda. Kesan ini seakan menguatkan persepsi publik jika akar permasalahan sengkarut ini berasal dari lingkaran kekuasaan. Bisa jadi karena ada ‘bancakan’ dan atau terdapat kelalaian yang memberi peluang untuk melakukan ‘bancakan’.

Menelisik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, terdapat pasal yang mengharuskan dibuatnya lembaga penjamin polis dalam kurun waktu tiga tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Dalam sudut pandang ini, artinya pemerintahan 2014-2019 bertanggungjawab penuh atas kelalaian yang menimbulkan kerugian. Tidak hanya kerugian yang dialami para nasabah, akan tetapi juga kerugian yang dialami oleh negara atas investasi-investasi di saham gorengan.

Barangkali isu ‘bancakan’ dan kelalaian ini bukan isu ‘lempar buang’ begitu saja.  Terlihat Kementerian BUMN dan partai pendukung pemerintah kompak menolak dilaksanakan Pansus Angket oleh DPR. Mereka lebih memilih Panja yang bekerja diam-diam. Sederhanya, mereka memilih jalan remang-remang atau bahkan gelap dari pada jalan terang untuk mencapai tujuan yang hendak dituju.

Memakai pendekatan kriminalogi ala Profesor Yasonna, jalan gelap lebih berpotensi mengundang kriminalitas, seperti pembegalan dan penyekapan. Atau pendekatan lainnya, jalan gelap biasanya dipilih pelaku kriminal untuk melakukan transaksi ilegal. Jadi apakah kita masih berharap Jiwasraya, Asabri, dan sengkarut di BUMN bisa selesai dalam lobi-lobi elite yang lebih 50 persen anggota dewannya berpihak ke istana?

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here