Tangkap dan Penjarakan Hasto

0
hasto suap kpu
sumber: koran tempo

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah kebakaran jenggot akibat ulah kader terbaiknya Hasto Kristiyanto. Tak main-main, sekretaris Jenderal (Sekjen) ini terbukti memberikan uang pelicin kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan melalui mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tak Cuma itu, kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat eks Caleg PDIP Dapil Sumatra Selatan I, Harun Masiku (HAR) ikut melibatkan orang-orang terdekat Hasto, Agustiani Tio Fridelina (ATF); seorang advokat bernama Doni (DON) dan seorang pihak swasta bernama Saeful (SAE) sebesar Rp400 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya bekerja masih menggunakan prosedur lama. Tanpa melibatkan Dewan Pengawas yang baru saja terbentuk paska revisi Undang-undang KPK atas saran Jokowi. Coba bayangkan, jika prosedur baru yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas? Bakal gak ada tuh nama Hasto yang berasal dari partai penguasa Megawati Soekarno Putri tertangkap tangan. Sehingga membuat seantero media heboh. Begitupun media sosial. Orang pun sudah tidak respect dengan parpol muncung putih tersebut.

Saya sebagai rakyat biasa mengapresiasi kinerja KPK atas keberhasilan membongkar suap tukar guling jabatan anggota DPR RI antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semoga dengan adanya peristiwa seperti ini tidak menjadikan peran Dewan Pengawas KPK yang baru terbentuk jadi penghambat lembaga antirasuah tersebut memberhanguskan koruptor-koruptor tanah air.

Tak ada lagi suap menyuap, curi uang rakyat, karena bisa merugikan rakyat miskin. Yang kaya akan menjadi lebih kaya, yang miskin akan menjadi lebih miskin. Peran Dewas KPK dirasa tak perlu. Sehingga revisi Undang-undang KPK tersebut harus ditinjau kembali oleh lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Baca juga  Barisan Relawan Jokowi di Pilpres 2014 Minta Luhut Jangan Asbun

Jika rakyat sudah menggugat, Presiden tak bisa berbuat banyak. PDIP tumbang, Jokowi otomatis akan turun dari jabatan Presiden. Rakyat tentu akan bahagia atas lemahnya peran Presiden dalam memanaje negara. Bagaimana negara bisa maju, jika rakyatnya sudah kecewa dengan pemimpinnya. Apa tunggu dulu terjadi gejolak sosial besar? Tunggu anarkis? Atau tunggu unjuk rasa seperti tahun 1998 lalu?

Oleh: Subekti Chayo Prasekto, Mantan Relawan Jokowi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here