Trilayak Guru Honorer di ‘Corruption Heaven Country’

0
surga

Pemerintah pernah menjanjikan tiga hal besar terkait nasib guru honorer. Janji itu termaktub dalam piagam ‘Ki Hajar Dewantara’ yang ditandatangani oleh Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2014. Janji itu bernama ‘Trilayak’ yang meliputi layak status, layak upah, dan layak jaminan nasional.

Akan tetapi, menagih janji penguasa bak menegakkan benang basah. Sudah berjalan satu periode pemerintahan, tidak ada tanda-tanda bahwa nasib guru honorer akan menjadi ‘layak’. Bahkan, tak sedikit cerita miris terkait guru honorer yang hanya mendapatkan upah sebesar Rp 150-Rp 500 ribu per bulan.

Dari segi kelayakan status, para ‘Oemar Bakri’ yang mengabdi puluhan tahun ini ternyata tidak menjadi prioritas ketika gelaran tes CPNS di buka. Pengabdian tanpa kenal lelahnya mencetak generasi penerus bangsa harus diuji dengan standar angka dengan perangkat teknologi terbarukan. Bayangkan, seorang guru honorer yang mengabdikan dirinya selama 35 tahun di daerah pedalaman harus bersaing dengan anak muda di kota, fresh graduate, dan melek teknologi serta informasi. Ya pastilah mereka tersisihkan dengan sendirinya.

Selain itu, seolah mengelak dari janji yang sudah diikrarkan, pemerintah justru melempar tanggung jawab akan guru honorer kepada pemerintah daerah. Alhasil, permasalahan klasik terkait anggaran daerah yang terbatas kembali mengemuka. Guru honorer gigit jari, terpaksa begitu saja menerima nasib yang ada.

Nasib guru honorer ini tentunya menjadi ironi di Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini berita korupsi menjadi suguhan yang mengoyak rasa keadilan. Anggapan bahwa Indonesia ‘Corruption Heaven Country’ (negara surga koruptor) kian menemukan pembenaran. Tiada hari tanpa berita korupsi. Belum habis satu kasus, muncul lagi kasus baru.

Terbaru, berita kasus tukar guling kursi jabatan. Baik itu tukar guling kursi jabatan anggota dewan yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, maupun kasus salah chat salah alamat yang diduga Denny JA yang menginginkan kursi Komisaris Inalum. Dari dua kasus ini, setidaknya hal ini bisa menjadi alert tanda bahaya bahwa korupsi telah mencapai titik yang sangat berbahaya.

Baca juga  Karena Hutang Masa Lalu, Jokowi Sulit Sikut Yasonna Laoly?

Fakta ini jelas sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena korupsi merajalela di lingkaran orang-orang kepercayaan istana. Lebih mengenaskan lagi, terkesan ada upaya pembusukan untuk melemahkan KPK. Opini yang disampaikan politisi PDIP Masinton Pasaribu Cs, bahwa KPK bekerja dengan ‘motif politik’ tentunya menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa ada modus operandi untuk menghilangkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Kita tidak boleh terus-terusan dijajah oleh para koruptor yang mengeruk untung di atas keringat rakyat. Jika rakyat punya kuasa atas pintu neraka, maka neraka adalah tempat yang paling tepat untuk mereka pemangsa uang negara. Indonesia adalah tempat mereka yang siap mengabdi. Seperti lagunya Slank, “di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja banyak mintanya”.

Guru honorer adalah tulang punggung pembangunan manusia Indonesia. Sedangkan koruptor adalah benalu yang akan merapuhkan sendi-sendi negara. Sungguh tidak layak guru honorer hidup nelangsa, sementara koruptor berpesta pora di bawah ketiak penguasa.

Vrans Bayu Permana, Aktivis Indonesia Political Ethics Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here