Yasonna di Pusaran Kejahatan Lindungi Harun Masiku?

0
yasonna-laoly

“Swear to God, itu error,” kata Menkumham Yasonna Laoly. Politikus PDIP membantah ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri sewaktu operasi penangkapan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu. Nyatanya Yasonna keliru.

Ya, sebelumnya Ditjen imigrasi mencatat bahwa buronan KPK Harun berangkat ke Singapura pada 6 Januari lalu dan belum kembali lagi ke Indonesia. Namun, pada 22 Januari lalu, imigrasi baru mengakui bahwa Harun sebetulnya sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

Imigrasi berdalih sebelumnya tak tahu Harun Masiku sudah pulang ke Indonesia, sebab ada keterlambatan masuknya data. Masak data sepenting ini terlambat sampai 15 hari? Masak imigrasi negara sebesar Indonesia kalah oleh tim Tempo?

Sebagai doktor dan pengajar hukum, tidak mungkin Yasona tidak paham posisinya sebagai Menkumham. Tidak mungkin Yasonna tidak paham bahwa pernyataannya bisa berefek besar bagi penuntasan dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Karena itu setiap pernyataan seorang Menkumham mesti lahir dari penyidikan yang valid. Bukan omongan semata. Jadi, pasti ada maksud dibalik pernyataannya.

Fakta bahwa imigrasi sudah kecolongan tidak semata menunjukkan tidak jalannya koordinasi di Kemenkumham. Lebih dari itu. Publik bisa menenggarai indikasi adanya upaya menutup-nutupi keberadaan Harun. Juga kemungkinan adanya konflik kepentingan dengan Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP. Buktinya Yasonna tidak melakukan chek-rechek terlebih dahulu atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik.

Ilustrasinya paling gampangnya begini. Jika benar Harun berada di Indonesia ketika operasi tangkap tangan Harun Masiku terjadi maka dugaan bahwa Harun sempat bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) makin mendekati kebenaran. Dengan informasi ini, tim penyelidik KPK bisa lebih gigih untuk menongkrongi PTIK untuk menciduk Harun. Termasuk dugaan keberadaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Harun kala itu.

Baca juga  Harun Masiku Sembunyi Dimana?, Polri: Tanya Langsung ke KPK Ya

Yasonna boleh bersumpah, tapi publik juga punya nalar. Kemenkumham harus bisa membuktikan bahwa memang ada keterlambatan sistem data di bandara. Jika hal ini tidak bisa dibuktikan, artinya ada kesengajaan berbohong untuk mengacaukan penyidikan kasus korupsi. Ada kesengajaan melakukan pembohongan publik. Ini bisa masuk upaya penghalangan penyidikan (obstraction of justice).

Obstraction of justice bukan laku sembarangan. Indikasinya perlu disidik. Bagaimananpun dalam tindak kejahatan bukan cuma aspek perencanaan yang perlu dipreteli, tapi juga selalu ada penghilangan jejak dan upaya menghindari hukum. Apalagi obstraction of justice ini menyangkut institusi tertinggai tata kelola hukum di Indonesia.

Pernyataan Yasonna ini makin memantik ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara terkait kasus suap yang menyeret kader-kader PDIP ini. Makin kuat persepsi bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Karena itu tidak ada pilihan bagi KPK kecuali memeriksa Menkumham Yasonna Laoly dan jajaran pejabat imigrasi. Kasus ini perlu dibikin terang. Penyelidikan dan penyidikannya pun perlu jujur, transparan dan akuntabel supaya mereka yang bersalah bisa dihukum.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Indonesia Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here