Abuse of Power RUU Omnibus Law, Rezim Menyengsarakan Rakyat Sendiri?

0
omnibus law

Panik dan terkesan otoriter. Inilah persepsi publik umum membaca langkah-langkah Presiden Joko Widodo memuluskan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dalam 100 hari oleh DPR RI.

Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Pemerintahan juga menginstruksikan Kapolri & Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pendekatan non formal kepada organisasi yang menolak UU Cipta Kerja.

Secara Undang Undang dan Tupoksi Kepolisian dan BIN tugas ini melampaui wewenang. Dan berpotensi menjadikan alat kelengkapan negara untuk kepentingan kekuasaan memuluskan RUU Cipta Kerja. Tentu ini menjadi pelanggaran konstitusi dan mengarah kepada abuse of power.

Kasus demonstrasi ‘teror’ di depan Kantor KSBSI di bilangan Cipinang menjadi pertanda pemanfaatan cara kasar dan ugal-ugalan. Baru era sekarang organisasi buruh di demo karena menolak dan keluar dari tim pembahasan Draf UU Cipta Kerja.

Sebelumnya KSBSI adalah organisasi buruh yang diikutkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Kemudian menarik diri dan dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja. Berbagai elemen organisasi buruh lainnya dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja yang lebih menguntungkan pemilik usaha ketimbang buruh.

Selain itu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengakui kementerian aktif melakukan komunikasi dengan kelompok buruh melalui serangkaian pertemuan. Termasuk pertemuan utusan kelompok buruh di rumah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Hotel Dharmawangsa. Pendekatan ini bagian dari lobi-lobi khusus untuk memuluskan RUU Cipta Kerja dan menjinakkan penolakan dari beberapa elemen buruh.

Ditambah, serangkaian ucapan salah ketik sebagai pembenaran dari dua menteri Mahfud MD dan Yasonna Laoly ketika dikonfirmasi oleh awak media di berbagai kesempatan.

Pendekatan ini, menambah daftar bahwa Rezim Jokowi melakukan segala upaya ‘main kayu’ memanfaatkan semua perangkat pemerintahan tanpa pandang bulu. Termasuk dengan memberikan batas waktu kepada DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan selama 100 hari.

Baca juga  Rupiah Anjlok di Tengah Corona, Prima: Bukti Pasar Tak Percaya Jokowi

Berkaca kepada Pemerintahan SBY, era sebelumnya, Pembahasan Draf Undang-Undang menjadi dialog yang penuh dengan pandangan bernas, pembahasan Draf UU menjadi wilayah adu gagasan dan argumentatif dari berbagai elemen.

Gejolak penolakan tentu ada, bagian dari membuka ruang dialog, untuk mengakomodir kepentingan berbeda tanpa harus menyingkirkan elemen dengan cara culas, termasuk intervensi kekuasaan.

Sejatinya, UU yang disahkan DPR RI dan Pihak Pemerintah menjadi aturan yang mengharuskan kekuasaan tunduk kepada UU dan melaksanakannya sebaik mungkin tanpa mesti memberangus kebebasan berpendapat dan menguntungkan segelintir kepentingan dan menyengsarakan rakyat banyak.

Hari ini, penolakan demi penolakan terus mengemuka diruang publik tanpa jeda. Negara dan semua perangkatnya seperti melawan kehendak rakyat, yang tidak terima RUU Cipta Kerja hadir sebagai sebuah Undang Undang.

Jika Presiden Jokowi beserta kekuatan politik kekuasaan tetap memaksa RUU Cipta Kerja, maka rakyat Indonesia telah salah memberikan kepercayaan politik, kepada Presiden Jokowi menjadi Presiden bagi semuga golongan. Dan sah menjadi petugas partai dan kepentingan segelintir kepentingan.

Pepatah Raja Ali Haji mengatakan:

Barang siapa khianat akan dirinya, Apalagi kepada lainnya.
Kepada dirinya ia aniaya, Orang itu jangan engkau percaya.
Lidah yang suka membenarkan dirinya, Daripada yang lain dapat kesalahannya.

Oleh: Anjasmara Hilman, Penggiat Kajian Politik KeSetaraan & Keadilan Hukum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here