Corona Yang Siap Memakan Korban Jiwa Saja ‘Ditutup-Tutupi’, Mustahil Berharap Jiwasraya Diusut Terbuka Melalui Pansus

0
Jokowi Bercermin Pakai Dasi
Presiden Jokowi bercermin untuk memantaskan diri.

Beberapa negara telah menunjukkan kecurigaannya pada Indonesia terkait virus corona. Misalnya India, negara yang terkenal dengan film Bollywood ini mengeluarkan aturan untuk memindai setiap WNI yang masuk ke India. Terbaru, negara Arab Saudi juga menghentikan visa jamaah umroh dari Indonesia. Selain dua negara ini, Amerika dan Australia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk jujur dan terbuka terkait virus corona.

Meskipun pemerintah Indonesia mengklaim Indonesia zero corona, fakta terbaru terungkap bahwa 136 orang saat ini masuk dalam pengawasan virus corona. Pasien dalam pengawasan ini tersebar di 44 rumah sakit yang ada di 22 provinsi di Indonesia. Bahkan persentase tertinggi tertinggi berada di jantung republik Indonesia, DKI Jakarta.

Fakta ini sekaligus menjadi dasar bagi pubik untuk menyebut pemerintah telah berbohong dan menutup-nutupi fakta sebenarnya. Sikap pemerintah yang tidak terbuka dalam penanganan corona bisa berdampak kepada kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasinya. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan akan berjatuhan korban jiwa yang sangat besar.

Abainya pemerintah menyangkut ‘nyawa’ rakyat tentunya telah melanggar amanat undang-undang dasar. Dimana dalam undang-undang dasar, pemerintah diamanatkan untuk selalu menjaga segenap tumpah darah Indonesia. Dengan dasar ini, barangkali sudah kuat alasan untuk melakukan impeach kepada presiden.

Barangkali, pemerintah mempunyai alasan untuk ‘sembunyi-sembunyi’ terkait corona. Mahfum diketahui, ambisi pemerintah terkait infrastruktur dan ibu kota negara (IKN) baru menuntut investasi yang besar. Bisa jadi alasan pemerintah menyatakan Indonesia zero corona, agar pemerintah tidak kehilangan investasi dari negara-negara donor.

Tapi apalah artinya investasi jika nyawa rakyat dipertaruhkan. Bukan bermaksud makar atau sebagainya. Ini perihal kepedulian dan komitmen seorang kepala negara.

Jika permasalahan hajat hidup orang banyak saja pemerintah telah ‘berbohong’, bagaimana bisa publik menggantungkan harapannya kepada pemerintah untuk hal-hal lainnya. Misalnya meminta pemerintah jujur terkait dugaan perusahaan asuransi Jiwasraya yang menjadi bancakan oleh sekelompok atau pihak tertentu untuk mendanai kampanye Pemilu 2019 lalu.

Baca juga  Sinergisitas Ekonomi dan Kesehatan Jadi Prioritas Pemerintah

Seperti diketahui, sudah hampir satu bulan usulan pansus di DPR RI tidak digubris. Padahal, pansus merupakan hak dewan yang harusnya dipatuhi sesuai dengan aturan dewan yang berlaku. Ditambah, usulan pansus telah memenuhi indikator-indikator yang disyaratkan dalam pembentukan pansus.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan, bahwa DPR saat ini tak ubahnya seperti legislatif. Bukannya sebagai perpanjangan lidah rakyat, tapi menjadi kantor cabang perwakilan eksekutif. DPR tak lagi menjadi lembaga pengawas eksekutif, tapi terkesan menjadi lembaga pelindung penguasa.

Benar kata aktivis senior Syahganda Nainggolan, percuma menggantungkan harapan kepada eksekutif dan menunggu perjuangan oposisi di legislatif. Permasalahan negara ini sudah terlalu semberaut. Segala sektor bahkan buzzer pun mereka bayar untuk melindungi “aksi-aksi gelap” mereka. Kini kita tinggal menunggu waktu. Menunggu pemerintahan rezim “tipu-tipu” ini jatuh dengan sendirinya.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here