Desakan Mundur Yasonna Laoly Kembali Warnai Warta-Berita

0
yasonna-laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

Berdasarkan temuan Tim Gabungan terdapat penilaian bahwa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mesti mundur dari jabatannya. Perihal tersebut dikarenakan ketidaksinkronan data pada Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai 10 Januari 2020.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Dari ketidaksinkronan tersebut, sebanyak 120.661 data perlintasan orang tidak terdeteksi masuk ke Indonesia melalui terminal 2F Bandara Soekarno Hatta termasuk tersangka eks calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku. Perlintasan mereka tidak tercatat karena data di lapangan tidak terkirim ke server lokal dan server Pusdakim di Ditjen Imigrasi.

Selain itu, Fickar menilai Yasonna tidak mengemban amanahnya selaku menteri secara profesional dan bertanggung jawab.
“Menkumham [Yasonna] harus bertanggung jawab, harus mundur atau dimundurkan karena sepertinya sudah tidak konsentrasi. Di samping juga sering mencampur adukkan kepentingan partai dengan kepentingan negara dan kepentingan umum,” kata Fickar melalui keterangan tertulis, 19 Februari 2020.

“Menkumham sedang berada di zona conflict of interest dan harus mundur,” tambahnya.

Sebelumnya, imigrasi mengatakan, memang ada keterlambatan informasi terkait kedatangan Harun Masiku. Kesalahan penyampaian informasi itu kemudian berbuntut panjang yakni pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny Frankie Sompie.

Yasonna Laoly mencopot Ronny pada 28 Januari 2020.

Ia menilai Ditjen Imigrasi bertanggung jawab karena terlambat menyampaikan informasi. Menurutnya Ronny merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan Imigrasi mendeteksi keberadaan Harun Masiku.

Selang beberapa hari pencopotan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi, sejumlah elemen masyarakat seperti ICW langsung mendesak Yasonna mundur sebagai Menkumham.

Beberapa alasan yang mendasari itu mulai dari dianggap merintangi penyidikan KPK hingga menyebarkan informasi palsu terkait keberadaan Harun Masiku.

Baca juga  Koalisi Sipil Desak Jokowi Tarik Lagi Omnibus Law Ciptaker

Yasonna telah menanggapi desakan mundur tersebut. Politikus PDIP itu menegaskan yang bisa mencopot dirinya hanya Presiden Jokowi.

“Memangnya dia apa? Kenapa memang dilaporin? Biarin saja, ada urusan apa? Yang bisa mencopot saya Presiden, bukan dia (ICW),” kata Yasonna.

Beberapa elemen masyarakat lainnya juga mendesak Yasonna segera dicopot sebagai Menkumham karena dianggap merintangi pemeriksaan KPK terhadap Harun Masiku yang terlibat kasus dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengatakan Yasonna selaku Menkumham harus ikut bertanggung jawab. Mereka mendesak Yasonna segera mundur dari jabatannya.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi tersebut yakni ICW, TII, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PSHK, Imparsial, PBHI, ICEL, dan Senarai Riau.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here