Ini Alasan Kenapa DPR Mesti Bentuk Panja Harun Masiku, Beranikah PDIP?

0
harun masiku pdip

Tidak pernah terpikirkan, tetapi ini benar-benar terjadi. Indonesia kelabakan menghadapi seorang Harun Masiku. Sudah lebih dari 40 hari Harun Masiku hilang. Bak dibawa pergi kaum bunian. Bak dilenyapkan banaspasti.

Di lain sisi, publik pelan-pelan menyadari banyak kejanggalan dalam kasus Harun Masiku ini. Pertama, kasus Harun Masiku menyeret orang nomor dua di PDIP, sang Sekjen, Hasto Kristiyanto. Keterkaitan ini telah mengarah pada upaya PDIP membela diri, bahkan ikhtiar untuk “menghabisi” KPK lewat tangan tim hukum PDIP. Roadshow tim hukum PDIP ke KPK, Bareskim Polri hingga Dewan Pers sedikit-banyaknya telah mendegradasi citra KPK di mata publik.

Kedua, munculnya isu adanya polisi-polisi “jahat” pembeking Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto. Saking ingin membekingnya polisi-polisi ini sampai hati “menyendera” penyelidik KPK semalaman di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Siapa mereka? Apakah gerakan mereka sepengetahuan Kapolri Idham Azis?

Ketiga, imigrasi kecolongan terkait kembalinya Harun Masiku dari Singapura. Kecolongan ini setidaknya melibatkan pihak imigrasi dan Angkasa Pura sebagai pengelola Bandara Soekarno Hatta, serta Menkumham Yasonna Laoly yang dengan ceroboh mengklaim  Harun Masiku berada di luar negeri saat operasi tangkap tangan oleh KPK berlangsung.

Tim bentukan Kemenkumham sudah mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena pihak independen tidak dilibatkannya, penjelasannya jadi mentah. Penjelasan itu dianggap sekadar manuver cari selamat Yasonna semata.

Ketiga, kasus ini telah membuka modus baru korupsi politik. Dulu penggiat demokrasi khawatir dengan money politik, tetapi kini kita juga dipusingkan dengan korupsi politik di hilir, yakni penetapan kandidat pemenang.

Apalagi publik disodorkan dugaan kasus ini tidak berhenti Wawan Setiawan. Diduga kuat ada keterlibatan oknum KPU Sumatera Selatan. Nahasnya, belakangan oknum KPU Papua Barat juga diperiksa terkait kasus serupa. Publik pun bertanya-tanya: jangan-jangan modus korupsi ini bersifat sistemik?

Baca juga  100 Hari Joko Widodo-Ma’ruf Amin ‘Menundukkan Hukum’

Keempat, pelan-pelan kita dihadapkan pada simpulan bahwa Harun Masiku tidak sekaya itu. Rumah Harun Masiku di kampung halamannya biasa-biasa saja. Di Jakarta, Harun Masiku tinggal dengan menyewa apartemen standar. Lantas, dari mana Harun Masiku punya uang hampir semilyar yang berputar dalam kasus ini? Siapa orang kaya di belakang Harun Masiku?

Harun Masiku adalah kunci. Dia bisa menyeret banyak pihak, termasuk kalangan penguasa. Karena itu, muncul isu ke lima. Jangan-jangan Harun Masiku disembunyikan? Atau, yang lebih parah, jangan-jangan Harun Masiku sudah dilenyapkan? Hilir dari dua dugaan ini sama. Mulut Harun Masiku beracun karena itu dia harus “diamankan.”

Banyak pihak, termasuk kalangan penguasa, yang terseret kasus Harun Masiku, membuat saya khawatir KPK melempem. Bagaimana kalau KPK diintervensi untuk menyelamatkan penguasa yang tersangkut?

Apalagi sejak UU KPK baru diundangkan, juga berpijak pada latar belakang komisioner KPK, sulit percaya bahwa KPK akan segarang dulu. Kekhawatiran ini menyeruak dengan upaya pimpinan KPK melemparkan kesalahan pada tim penyelidik. Pemulangan penyidik dan jaksa ke Polri dan Kejagung menjadi sinyal lebih lanjut.

Karena itu KPK tidak boleh sendirian. KPK harus diback-up dengan kekuatan ekternal. Salah satu caranya dengan membentuk Panja Harun Masiku di DPR. Panja ini bisa memastikan penyelesaian kasus Harun Masiku berjalan secara benar, tepat dan cepat. Karena setiap gerak-langkah KPK akan diawasi dengan cermat.

Panja juga bisa membongkar keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus Harun Masiku, bahkan sekalipun pihak-pihak itu terbilang kalangan penguasa. Sehingga kekhawatiran kita bersama bahwa KPK bisa diintervensi untuk menyelamatkan kalangan penguasa yang terlibat bisa diminimalisasi.

Terakhir, dengan adanya Panja, publik bisa mendapat perpektif baru. Terutama soal berbagai kejanggalan yang entah mengapa tidak dijawab secara memuaskan oleh KPK, Polri dan Kemenkumham. Perspektif ini bisa membuat publik membaca dengan lebih jernih berbagai isu dan konspirasi atas kasus Harun Masiku.

Baca juga  Jokowi Sebut Sandiaga Capres 2024, Ini Reaksi Puan Maharani

Beranikah DPR? Beranikah Fraksi PDIP di DPR? Beranikah parpol koalisi Pemerintah? Inilah pertanyaan besarnya. Tetapi kalau memang tidak salah, kenapa mereka harus takut?

Oleh Rahmat Thayib, penggiat gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here