Karena Hutang Masa Lalu, Jokowi Sulit Sikut Yasonna Laoly?

0
yasonna dan jokowi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akhir-akhir ini dikritik banyak pegiat anti korupsi. Pria berusia 67 tahun ini disebut menyebarkan kabar hoaks soal keberadaan tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Tidak hanya sampai di situ, dualisme Yasonna sebagai Menkumham dan Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PDIP yang mengesahkan tim hukum PDIP yang menentang upaya penyegelan markas PDIP dianggap tidak etis.

Ternyata kasus ini bukan pertama kalinya Yasonna membuat kontorversi sebagai pejabat negara. Sebelumnya Yasonna juga dicecar publik akibat kebijakan remisi untuk I Nyoman Susrama, pembunuh jurnalis Radar Bali, pada 2019. Untungnya publik tidak lalai menyoroti kasus ini, Joko Widodo (Jokowi) kemudian menarik remisi tersebut. Anehnya, Yasonna menganggap pemberian remisi kepada Susrama bukan merupakan permasalahan serius.

Selain itu, Yasonna merupakan salah satu pihak yang sangat mendukung RUU KPK dan KUHP pada akhir 2019 yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK. Totalitas, Yasonna bahkan dengan terang menyebut penolakan RUU KPK yang berbuntut aksi demonstrasi itu ditunggangi pihak tertentu. Sementara itu terkait KHUP, secara tidak langsung Yasonna menyebut penentang rencana itu “bodoh” alias tidak paham dengan hukum.

Dengan segala polemik yang “merusak” citra pemerintahan Jokowi, Yasonna tetap kuat di posisinya sebagai Menkumham. Yasonna bak karang di lautan yang tak beranjak meskipun dihantam ombak sekalipun. Adakah peranan Yosanna di masa lalu yang membuat Jokowi berhutang budi sehingga enggan menyikutnya dari posisi Menkumham?

Ditelisik jauh, ternyata kursi Menkumham telah menjadi incaran PDIP selain Kementerian Pertanian dan Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan posisi strategis itu, PDIP bisa mendorong pengesahan undang-undang. Selain itu disinyalir dengan posisi Yasonna sebagai Menkumham, dia dianggap berhasil ‘menyelamatkan’ orang dekat Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan (BG) pada pra peradilan 2015 lalu.

Baca juga  Pak Jokowi, Sosial Distancing Tidak Efektif Jika Pelindung Diri Terbatas

Dengan positioning Jokowi sebagai petugas partai memang sulit baginya mendepak Yasonna dari kursinya. Karena ada istilah “sesama Kopaja dilarang saling mendahului”. Apalagi jika benar dugaan bahwa Yasonna berhasil menyelamatkan BG. Alih-alih mendepak Yasonna, bisa-bisa Jokowi yang dimarahi pemilik kuasa atas petugas partai, Megawati.

Kondisi ini sebenarnya adalah simalakama bagi Jokowi. Dipertahankan, Jokowi kehilangan percayaan publik. Didepak, posisi Jokowi sebagai presiden bisa tidak aman karena PDIP merupakan partai peguasa di parlemen. Marah pada Jokowi, bisa dengan gampang bagi PDIP mengumpulkan suara di dewan untuk melakukan impeach pada presiden.

Dari semua hitung-hitungan politis simalakama itu, ada hal yang luput dari pemikiran Jokowi. Patut dicatat, dukungan rakyat pada Jokowi pada pemilu 2014 bukanlah semata-mata faktor PDIP. Ketika itu, dari internal PDIP tidak sedikit yang menolak Jokowi karena masih tetap meginginkan Megawati sebagai calon presiden. Tapi dukungan publik yang meledak membuat PDIP tidak bisa berbuat banyak dan “terpaksa” mendukung Jokowi.

Jadi, jika Jokowi serius bekerja untuk rakyat, maka 575 suara anggota dewan itu bukanlah hal yang mesti ditakuti. Karena bekerja untuk rakyat, artinya 264 juta rakyat Indonesia akan berada di belakang dan terus mendukung Jokowi. Jika Jokowi sukses melepaskan beban kepentingan dipundaknya, bisa saja dirinya tidak menjadi apa-apa di PDIP karena posisinya yang tak lebih tinggi dari petugas partai. Tapi di mata rakyat Idonesia, bisa saja Jokowi merupakan bapak bangsa dan figur yang patut diteladani. So, Jokowi pilih yang mana?

Vrans Bayu Permana, Aktivis Indonesia Political Ethics Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here