Kesengsaraan Hakiki Akibat Ketidakbecusan Rezim Ini Mau Sampai Kapan?

1
jokowi naik motor

Tahun 2020 memang tahun kekhawatiran. Tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti kalap mencari pemasukan negara untuk membiayai proyek-proyek Presiden Jokowi yang membuatnya sakit perut.

Akibatnya, masyarakat dipaksa dan dipaksa lagi memberi negara lebih banyak. Mulai dari BPJS, pajak, cukai, listrik, tol dan lain sebagainya.

Di lain sisi gelombang PHK kian ganas. Kalangan pekerja seperti sedang melangkah terseok-seok menuju status pengangguran. Cermati saja! PHK tak hanya melanda industri padat karya seperti Krakatau Steel. Sekarang, kita juga menghadapi gelombang PHK di industri padat teknologi seperti Indosat, NetTV, Bukalapak dan lainnya.

Mungkin ini yang disebut ‘sudah jatuh tertimpa tangga’?

Ke depannya situasi bisa lebih parah soalnya AS mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang. Konsekuensinya daya saing produk-poduk Indonesia akan anjlok di pasar AS. Muaranya, investor mancanegara bakal enggan berinvestasi di Indonesia. Pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia akan merosot menimbang investor asing tidak berminat lagi menjadikan Indonesia sebagai tempat berproduksi.

Fakta ini mengingatkan kita pada kajian Wold Bank bahwa sekitar 115 juta orang Indonesia rentan untuk menjadi miskin. Temuan ini tentu bikin kaget. Pasalnya, pada 2015 kajian World Bank sudah mengingatkan pemerintah supaya memprioritaskan pemerataan. Ketika itu kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terkonsentrasi pada 20 persen penduduknya. Kelompok minoritas ini menikmati pertumbuhan penghasilan dan konsumsi jauh lebih cepat dibandingkan yang lain.

Tragisnya, demokrasi kita sedang merosot. Orang-orang tertekan. Orang-orang takut menyuarakan isi hati dan pikirannya. Terutama bila menyangkut kritik terhadap penguasa. Mereka bisa ditangkap seperti penjahat lalu dipertontonkan kepada publik oleh berbagai jaringan stasiun TV swasta.

Kemunduran demokrasi ini dicatat oleh oleh survei The Economist Intelligence Unit. Tahun lalu Indonesia berada di peringkat 64 dari 167 negara yang disurvei. Kita ketinggalan dari Timor Leste, Malaysia, dan Filipina. Parahnya, kebebasan sipil memperoleh nilai terendah di antara indikator lainnya. Tragisnya, semua ini terjadi ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi yang notabene merupakan kader PDIP, parpol yang selama ini gembar-gembor sebagai partai wong cilik.

Baca juga  Mempertanyakan Retorika Komitmen Hukum Presiden Jokowi

Padahal sepanjang 2004-2014 pada era pemerintah SBY, dunia internasional angkat topi untuk Indonesia. Negeri kita pernah dipandang sebagai bukti sukses pertautan antara demokrasi dan agama, utamanya Islam. Alih-alih menghancurkan, pertautan demokrasi dan Islam membuat Indonesia makin maju sehingga World Economic Forum menisbatkan era itu sebagai dekade emas Indonesia.

Mungkin ada yang bilang terlalu kasar bila menyebut rezim hari ini tidak becus. Tapi faktanya, itu yang terjadi. Ketidakadilan ekonomi dan meningkatnya defisit demokrat membuat isu ketidakadilan sosial naik ke permukaan. Dalam situasi seperti, sebagaimana terjadi di berbagai negara multietnik dan agama lain, publik gampang diadudomba dan mudah jadi intoleran.

Tragis memang. Ketika publik gontok-gentokan antarsesamanya, penguasa justru jalan terus dengan ketidakbecusannya, dengan pengabaiannya. Jangan kaget dengan salah ucap para menteri kabinet karena jangan-jangan justru itu disengaja biar perhatian publik teralihkan. Istilahnya, memecahkan masalah dengan masalah.

Bukankah ini yang disebut kesengsaraan hakiki yang dirasakan rakyat Indonesia?

Saya pikir sudah saatnya rakyat berteriak: cukup sudah! Pemerintah ini perlu dikoreksi supaya Indonesia tidak makin ambyar!

Oleh: Maya Andrayani

1 COMMENT

  1. Saatnya Presiden dimakzulkan (Pasal 7 UUD45) dengan bukti-bukti aktual yang banyak sekali ( korupsi-korupsi besar masif, BPJS, hutang yang mengerikan, politik luar negeri dikendalikan RRC ) .. jangan sampai menunggu negara kita ini hancur!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here