KPK Ambyar, Stop 36 Kasus Pakai UU KPK Lama dan Harun Masiku Kemana?

0
KPK
Aksi tabur bunga atas 'kematian' kinerja KPK

KPK sebagai lembaga anti rusuah tidak bertaring lagi menangkap pelaku koruptor. Publik mensoroti penghentian 36 kasus oleh KPK pada tahap penyelidikan. Ada kesan seolah-olah sedang ingin memperbaiki kepercayaan publik di era kepemimpinan Firli Bahuri Dkk.

Tapi kepercayaan publik telah memudar. Semenjak berlakunya UU KPK yang baru dan kalahnya KPK terhadap PDI Perjuangan dalam kasus tangkap tangan Harun Masiku. Beberapa kalangan menilai penghentian 36 kasus upaya pimpinan KPK tidak lebih mengembalikan kepercayaan sebelum terpilih menjadi pimpinan KPK.

Sebab dengan penghentian 36 kasus oleh pimpinan KPK yang baru, dipayungi oleh UU KPK  baru telah memberikan kepastian hukum bagi koruptor untuk tidak disidik lebih lanjut oleh Pimpinan KPK baru. Tentu ini kabar gembira, 36 kasus ini bagian dari upaya KPK dibawah komando Firli Bahuri melakukan transparansi terhadap pihak-pihak yang berjasa.

Sebelumnya, KPK dengan penambahan Dewan Pengawas menjadi tambahan indikator bahwa KPK tidak bertaring lagi. Hal ini terbukti adanya izin dewas KPK untuk menyelidiki kasus suap yang melibatkan Harun Masiku orang dekat Hasto Kristianto. Maka wajar KPK hanya menjadi alat bagi perpanjangan rezim yang sedang berkuasa.

Termasuk beberapa kasus pemulangan penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan. Seperti penyidik Kompol Rossa yang mesti dipimpong antara KPK dengan institusi asalnya Kepolisian. Tentu secara internal KPK kekurangan SDM untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi yang berjibun datang tanpa henti.

Ditarik kebelakang penetapan Pimpinan KPK tidak terlepas dari proses pemilihan di tahap eksekutif melalui tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Hasil kerja tim seleksi kemudian dilimpahkan kepada DPR RI melalui komisi III untuk melakukan uji kepatutan dan kepantasan.

Baca juga  KPK Dalami Dugaan Merintangi Penyidikan Oleh Yasonna Laoly

Secara administrasi dan tahapan, pemilihan pimpinan KPK telah memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang. Dan hal ini bisa diterima publik. Sepanjang pimpinan KPK memiliki ketajaman untuk menangkap para pelaku korupsi dan membuka kotak pandora kasus korupsi sebelumnya. Seperti kasus besar BLBI dan kasus terbaru Harun Masiku.

Asas kecuriaan muncul, akibat Pimpinan KPK tidak mampu membongkar kasus jaringan kasus Harun Masiku yang berasal dari PDI Perjuangan. Maka wajar muncul pertanyaan, apakah pimpinan KPK punya kontra tidak tertulis? Dan itu mesti dibayar dengan unjuk kinerja menghentikan 36 kasus.

Nah urutan polemik yang dimunculkan pimpinan KPK, termasuk tidak transparan 36 kasus apa saya yang dihentikan, menambah dan menimbulkan banyak kecurigaan baru, jangan-jangan ini dianggap sebagai satu bukti bahwa ya mereka sudah membayar nih secara tunai apa yang sudah dijanjikan selama ini ketika proses fit and proper test.

Pembelaan terhadap keputusan Filri Bahuri pun menggema. Mulai dari Ketua MPR RI Bamsoet yang memandang itu sebuah kewajaran berdasarkan kajian internal KPK berdasarkan UU KPKlama.

Dan yang terbaru, pembelaan dari anggota komisi III (hukum) DPR RI Masinton Pasaribu, yang berasal dari PDI Perjuangan. Dan ini menambah bahwa ada kontrak tidak tertulis antara Pimpinan KPK baru.

Apalagi Masinton memberikan argumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang biasa dan untuk memberikan kepastian hukum.

Dan sampai saat ini pun. Pimpinan KPK tidak mempublikasikan 36 kasus yang dihentikan, berikut dengan penjelasan dan keterangan yang lengkap. Maka wajar, KPK saat ini dibuat ambyar dalam menangkap koruptor, termasuk Harun Masiku. Karena telah disandera oleh kontrak tidak tertulis pada proses legislatif dan eksekutif.

Baca juga  Kasus Harun Masiku, ICW: KPK era Firli Bahuri Mengalami Kemunduran

Apalagi, KPK masih dalam tahap penyesuaian antara UU KPK yang lama dengan UU KPK yang baru. Ibarat renovasi rumah, masih banyak bengkalai bengkalai internal yang menjadi celah untuk menyelematkan banyak hal. Termasuk 36 kasus yang dihentikan KPK berdalih kepastian hukum.

Sebab, KPK era Firli menangkap Harun Masiku saja masih keteteran.

Oleh: Mulawarman Siregar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here