KPK Pulangkan Penyidik Rossa Purbo Bekti Ke Polri

0
Plt Jubir Penindakan KPK Ali Fikri
Plt Jubir Penindakan KPK Ali Fikri

Keberadaan Harun Masiku sempat menjadi polemik lantaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham terlambat menginformasikan bahwa Harun telah tiba di Indonesia, padahal Harun merupakan buronan KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu.

Namun hari ini, pihak Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan hasil investtigasi tim gabungan terkait simpang-siurnya informasi kedatangan eks caleg PDI-P Harun Masiku, Rabu 19 Februari 2020.

“Betul mas (hari ini pengumuman hasil investigasi tim gabungan),” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh kepada awak media.

Sementara itu, masih dalam kasus Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipulangkan ke Polri melayangkan surat protes ke pimpinan komisi anti korupsi, Firli Bahuri cs.

Surat protes ini ia layangkan lantaran tak terima dikembalikan institusi asalnya yang diduga tak sesuai prosedur.

“KPK melalui pimpinan menerima surat keberatan dari Mas Rossa, yang kami terima tanggal 14 Februari 2020,” kata Pelaksana Tugas Ali Fikri di kantornya, Jakarta, 18 Februari 2020.

Rossa adalah penyidik asal kepolisian yang tiba-tiba dipulangkan ke institusi asalnya tak lama setelah operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kasus ini menyeret sejumlah kader PDIP, salah satunya Harun Masiku yang masih buron.

Ali Fikri, juga mengatakan surat itu sudah diserahkan kepada pimpinan KPK.

“Jadi benar kami pimpinan KPK menerima surat keberatan dari Mas Rossa, tentu ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata Fikri.

Pasal 75 beleid itu menyebutkan masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau mengeluarkan keputusan dan atau tindakan.

Baca juga  Sebuah Renungan Pengorbanan Patriotis

Ayat 2 pasal tersebut menyebutkan upaya administratif ini bisa berupa keberatan atau banding.

Pengembalian Komisaris Rossa dari KPK ke Polri menuai polemik. Alasannya, Mabes Polri sempat menyebut tak menerima kepulangan penyidik ini karena masa tugas Rossa di KPK masih panjang.

Belakangan, Polri “menerima” Rossa.

Namun, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono membatalkan penarikan tersebut.

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here