Menteri Yasonna Laoly Mesti Ditindak Terkait isi Pasal 21 UU Hukum Pidana

0
yasonna-tim-hukum

Politik Today – Menteri Yasonna Laoly adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden tidak terlacaknya ratusan ribu perlintasan orang di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis Yasonna mesti mundur atau diberhentikan oleh Presiden Jokowi dari jabatannya.

“Yang bertanggung jawab adalah pimpinan yang tertinggi Imigrasi, yakni Yasonna Laoly. Dia yang mesti mundur atau diberhentikan oleh Presiden (Jokowi) dari jabatannya,” ucap Damai Hari Lubis kepada awak media 20 Februasi 2020.

Tidak hanya itu, Damai juga mendesak agar DPR RI segera berperan aktif untuk memanggil dan memeriksa Yasonna dan mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie untuk dimintai keterangan terkait insiden tersebut.

“Wakil rakyat wajib panggil melalui hak interplasinya. Memanggil YN (Yasonna) dan eks Dirjen Imigrasi RS (Ronny Sompie),” tegas Damai.

Damai juga menilai Insiden tersebut sangat berbahaya bagi keamanan di Indonesia dan merugikan banyak penegak hukum di Indonesia.

“Itu bisa membuat terkecoh kepentingan negara dalam hal ini KPK, kepolisian dalam hal terkait tangkal kepada tersangka atau terduga tindak kejahatan atau bahkan intel negara atau BIN dalam mengendalikan atau mengawasi musuh negara,” pungkas Damai.

Sementara itu, peneliti ICW Kurnia menduga Yasonna perlu dikenakan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Baca juga  Ramai-ramai Mendesak Pembentukan TGPF Novel Baswedan

“Karena ini sudah masuk penyidikan tertanggal 9 Januari kemarin. Harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi KPK segera menindak Yasonna dengan Pasal 21 tersebut,” kata kurnia.

Terkait ini, Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penetapan Pasal 21 harus melalui serangkaian pendalaman terlebih dahulu.

Ia juga berjanji akan mempelajari laporan tersebut.

“Dari pihak imigrasi telah menyatakan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, terkait dengan apakah ada faktor kesengajaan ketika kemudian tidak tercatat dengan kembalinya tersangka Harun dari Singapura,” ujarnya.

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here