Omnibus Law, KSPI: Buruh Bekerja, Tapi Malah Nombok

0
Menolak omnibus law

Politik Today – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dinilai mengeksploitasi para tenaga kerja. Penilaian tersebut di nyatakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan bentuk eksploitasi adalah penghapusan upah minimum kota (UMK).

Omnibus Law akan menentukan upah pekerja berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).

“Maka buruh di Karawang yang upah minimumnya Rp4,59 juta, bisa dibayar Rp1,81 juta. Apakah mau Anda bekerja, tapi malah nombok?” kata Said dalam keterangan tertulis, 21 Februri 2020.

Pasal 88C dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyebut upah minimum yang dimaksud hanya upah minimum provinsi.

Penghitungan upah minimum bakal dihitung dari upah minimum tahun berjalan dan angka produk domestik bruto (PDB) provinsi.

Selain masalah upah minimum, Said juga menyoroti potensi kontrak seumur hidup. Sebab Omnibus Law Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur perusahaan hanya boleh mengontrak tenaga kerja dalam batas waktu tertentu.

“Apakah mau orang tua Anda menyekolahkan sampai SMA, D3, atau S1 dengan biaya yang relatif mahal? Begitu mendapat pekerjaan, tidak pernah diangkat jadi karyawan, tetapi bisa dikontrak atau di outsourcing [melalui agen alih daya] seumur hidup,” ujar dia.

Sementara itu, dalam menyikapi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law ini , mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) akan menggelar aksi penolakan.

Demonstrasi tersebut dilakukan karena mahasiswa menilai sejumlah aturan dalam RUU tersebut bermasalah.

“Kami juga akan konsolidasi-konsolidasi lagi, dan besar kemungkinannya kita akan aksi lagi, turun ke jalan. Ini menjadi salah satu tuntutan kita yang belum selesai ke depan, reformasi dikorupsi, terkait dengan produk legislasi yang bermasalah,” ujar Ketua BEM Universitas Indonesia Fajar Adi Nugroho di Kantor Walhi Nasional, Jakarta pada Kamis 20 Februari 2020.

Baca juga  Omnibus Law Pemerintahan Jokowi Tidak Sesuai Dengan Semangat Otonomi Daerah

Rencana aksi unjuk rasa tersebut, kata Fajar, merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa sebelumnya yang bertajuk #Reformasi Dikorupsi di gedung DPR pada September 2019 lalu.

Ketika itu, tuntunan mahasiswa di antaranya menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), menolak RUU KPK dan agar DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Meski begitu, Fajar mengatakan pihaknya belum bisa memastikan waktu aksi tersebut, karena saat ini beberapa kampus masih melakukan konsolidasi internal.

“Beberapa kampus di Jabodetabek sudah ada seperti Trisakti mereka masih menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa terkait, bagaimana perspektifnya. UGM juga lagi diskusi dan arahannya memang kita lagi mengkonsolidasikan permasalahan-permasalahan di RUU Ciptaker,” kata dia.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here