PKS Masuk ‘Perangkap’ Pilkada, Percayalah Omnibus Law Akan Menyengsarakan Jika Kita Diam

0
omnibus law PKS-Golkar

Setiap yang berkompetisi, pasti menang adalah tujuan yang hendak dicapai. Tak jarang juga, berbagai cara ditempuh untuk mencapai jalan kemenangan. Apakah itu dengan cara berlatih dengan giat dan keras, atau juga dengan cara-cara culas. Pasal ini juga berlaku bagi partai politik dalam memenangkan kompetisi Pilkada 2020 mendatang.

Hal ini yang kita saksikan ketika tiba-tiba PKS setuju dengan Omnibus Law setelah bertemu dengan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Hampir tidak ada beda antara PKS yang kritis dan yang ‘mengemis’. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan, mengingat dan menimbang partai politik bukan sekedar kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan semata. Jauh lebih mulia, partai politik mempunyai peran sebagai penyerap dan penyambung lidah dari aspirasi rakyat.

Seperti yang mahfum diketahui, hari-hari belakangan ini marak terjadi penolakan atas inisiasi pemerintah merumuskan RUU Cipta Kerja dalam kerangka Omnibus Law. RUU ini dianggap lebih berpihak kepada investor/pengusaha daripada buruh atau kelompok pekerja. Parahnya lagi, dalam klausul hukum di pasal-pasal dalam omnibus law membuka ruang otoriter bagi pemerintah dengan alasan memudahkan investasi.

Dalam RUU ini, setidaknya ada 5 alasan kelompok buruh tidak sepakat dengan aturan baru tersebut, yaitu Upah Minimum Kota/Kabupaten terancam hilang; besaran pesangon PHK berkurang; penghapusan cuti haid hari pertama bagi perempuan, cuti untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan/keguguran kandungan, dan anggota keluarga meninggal; nasib outsourcing semakin tak jelas dan pekerja bisa dikontrak seumur hidup.

Dengan tumpulnya PKS yang selama ini mengaku sebagai pihak oposisi, tentunya akan menjadi perjuangan yang sulit bagi kelompkok buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Satu-satunya partai yang paling nyaring mengkritisi RUU Cipta Kerja saat ini hanya Partai Demokrat. Akan tetapi dengan perolehan suara nasional di Pileg 2019 lalu yang hanya berkisar 8 persen, tentu suara Demokrat tidak terlalu berarti jika mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme votting.

Baca juga  Publik Diminta Tidak Berasumsi Awal Soal DPR Bahas Omnibus Law di Saat Covid-19

Artinya, lagi-lagi perjuangan rakyat kandas akibat partai-partai politik yang mudah tergoda dengan kekuasaan. Kejadian serupa seperti UU KPK akan kembali terjadi. Ditentang tapi akhirnya diam-diam undang-undang itu sah juga di DPR.

Berkaca dari UU KPK yang baru, apa yang diresahkan publik ketika undang-undang itu masih berupa rancangan akhirnya benar-benar terjadi. Misalnya seperti RUU KPK yang dianggap bisa melemahkan KPK, akhirnya sekarang ‘kejadian’. Lihat saja kinerja KPK dalam menangani kasus Harun Masiku, keterangan bisa berubah dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya KPK menyatakan Harun di luar negeri, terbaru KPK menyebut kehilangan jejak Harun di PTIK.

Ditambah lagi KPK seolah kehilangan taji ketika menghadapi PDIP. KPK seolah takut kena tanduk PDIP. KPK memilih mengalah untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP. Situasi terbalik diperlihatkan KPK ketika perkasa menggeledah ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Artinya, KPK lebih berani kepada lembaga negara dan memilih tunduk kepada partai politik. Cilaka.

Bersekutunya oposisi dengan penguasa demi kepentingan politik tentunya akan membuat rakyat semakin sengsara. Satu-satunya cara untuk selamat dari kesengsaraan itu adalah dengan terus bersuara dan mengawal pembahasan RUU tersebut. Jika pun akhirnya RUU Cilaka itu tetap dipaksakan, satu jalan untuk menggugurkannya. LAWAN!

Mardius Kardinal, Pemerhati Gerakan Politik Identitas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here