Presiden Tak Jalankan Division of Power Bila Dua RUU ini Tetap Terbit

0
Pemerintah

RUU Ketahanan Keluarga jadi polemik baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia setelah RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang juga merupakan bagian dari Omnibus Law.

RUU ini dianggap sebagai produk hukum yang sangat berindikasi kembalinya pemerintah otoriter seperti zaman orde baru. Jadi sangat wajar apabila dua RUU ini dikritik oleh sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi warganya.

Jika ditelisik lebih dalam pada tiap-tiap pasal RUU Ketahanan Keluarga, terdapat aturan yang mengatur tidak sesuai dengan UUD 1945 mengenai Hak asasi Manusia seseorang warga negara. Salah satu pasal yang terdapat dalam RUU tersebut mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Begitupun dalam RUU Cilaka. Yang mana lebih memihak kepada pengusaha dibanding pekerja. Menguntungkan investor tetapi tidak dengan para buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

Contoh Pasal yang membuat buruh atau para pekerja swasta heboh yaitu Pasal 170 ayat (1). Ada rumusan norma yang menentukan bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang dan/atau mengubah ketentuan undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang yang nanti disahkan. Suatu cara bagi penguasa hari ini untuk menggunakan alasan percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagai ‘senjata ideologi’ yang memberi alasan bagi Presiden mengubah undang-undang.

Tentu demikian, sistem pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power) dengan mekanisme checks and balances di tanah air tidak berjalan di era Joko Widodo- Ma’ruf Amin.

Tak salah apabila publik berasumsi RUU yang tergabung dalam Omnibus Law sebagai alat kepentingan segelintir kelompok yang hendak mengotak atik konstitusional Indonesia.

Belum habis dibicarakan RUU Cipta Lapangan Kerja, kini muncul kegaduhan lainya masalah RUU yang membahas mengenai kekerasan seksual, narkoba, sampai miras. Hingga kasus pemerkosaan anak-anak terhadap balita.

Baca juga  Komnas Perempuan: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harusnya Lebih Perioritas Dibahas DPR RI

Sebenarnya, Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak kompak dalam mengurus negara. Presiden Jokowi sudah membantah apabila Presiden tidak berhak mengubah Undang-Undang menjadi Peraturan Pemerintah.

Tapi nyatanya, poin penjelasan tersebut sudah tertulis di RUU Omnibus Law yang hari ini masih dipertanyakan masyarakat. Terlebih, RUU Ketahanan Keluarga merupakan usul DPR dan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas prioritas) 2020 namun bertentangan dengan dasar hukum tertinggi Indoenesia. Masih lolos jugakah RUU tersebut ke masyarakat?

Bila iya, tentu jadi tanda tanya besar bagi masyarakat mengenai kompetensi para kaum intelektual dalam merancang, membuat dan mengesahkan perundang-undangan hari ini.

 

 

Oleh, Yoyo Tuna

Masyarakat Biasa Peduli Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here