Puan Maharani Dapat Honoris Causa Karena Naikkan BPJS? Itu Pelecehan Terhadap Intelektual dan Nurani

0
puan maharani

Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani menerima honoris causa (HC) dari Universitas Diponegoro (Undip). Menurut Rektor Undip, Yos Johan Utama, pemberian HC kepada Puan merupakan proses yang panjang sejak Ketua DPR itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Selain itu, ternyata, pemberian gelar HC kepada Puan juga turut diusulkan Mafud MD dan Muhajir Efendi.

Publik menilai, penganugerahan gelar HC kepada Puan tak lebih dari upaya mendongkrak popularitas cucu Soekarno ini untuk kepentingan Pilpres 2024. Penilaian publik ini cukup beralasan. Ada beberapa indikator publik yang terukur dibandingkan Undip, lembaga pendidikan yang seharusnya punya standar yang jelas dalam memberikan seseorang HC.

  1. Menaikkan BPJS Kesehatan

Puan Maharani selaku Menko PMK turut berkontribusi dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2020. Hal ini terungkap ketika Darmin Nasution menjabat pelaksana tugas atau Plt Menko PMK tahun 2019. Darmin menjabat Plt Menko PMK dikarenakan Puan mengundurkan diri karena didapuk menjadi Ketua DPR DPR RI.

Darmin mengaku, dirinya tidak membuat kebijakan baru dan hanya melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan Puan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang ditinggalkan Puan untuk penerusnya adalah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 rata-rata naik 100 persen per kelasnya.

Kebijakan yang ditinggalkan Puan ini terbukti membuat masyarakat menjadi gelisah. Bagaimana tidak, pertumbuhan ekonomi naiknya hanya 5 persen, tapi biaya kesehatan naik 100 persen. Tidak seimbang. Apalagi dalam konsep ekonomi berlaku pasal, kenaikan satu komponen akan berdampak kepada kenaikan komponen lainnya.

  1. Menghambur-hamburkan Anggaran

Pada pertengahan Agustus 2015, Puan diketahui meluncurkan situs resmi revolusi mental di kementeriannya. Situs ini tentunya diharapkan bisa mensukseskan program Jokowi yang digembar-gemborkan saat kampanye 2014, “Revolusi Mental”. Situs yang bertujuan mengkampanyekan karakter integritas, kesejahteraan, dan gotong royong pada seluruh masyarakat memakan biaya hingga Rp 200 juta.

Baca juga  Megawati Enggan Berkomentar Soal Kepergian Bu Ani Yudhoyono

Lalu, pada tahun 2017 Puan kembali melelang jasa pengelolaan situs revolusi mental dengan pagu anggaran Rp 800 juta. Pada 2018, Kemenko menganggarkan pengelolaan situs tersebut senilai Rp 1,1 miliar. Namun sayangnya, dari hasil pengamatan, kanal-kanal situs yang beralamat di revolusimental.go.id ini tidak dikelola dengan serius. Informasi-informasi yang disuguhkan tidak lagi update.

  1. Guru Honorer Merana, Undang Guru Dari Luar Negeri Jadi Solusi

Puan terlahir dari keluarga terpandang. Ibunya ketua umum partai, kakeknya seorang proklamator. Berbekal background mentereng itu diyakini Puan tidak pernah merasakan betapa beratnya menjalani hidup berbekal uang Rp 500 ribu untuk sebulan.

Tapi jabatan sebagai Menko PMK menuntut Puan harus ikut merasakan penderitaan guru honorer diberbagai sudut nusantara. Hingga hari ini, masih banyak guru-guru honorer yang menerima upah kurang dari Rp 500 ribu perbulan. Tapi jabatan itu ternyata tidak serta merta membuat Puan terenyuh dan berempati. Alih-alih memperhatikan nasib guru honorer, Puan justru menyatakan keinginannya untuk ‘menimpor’ guru dari luar negeri.

  1. Menteri ‘Terburuk’

Sejak awal, posisi Puan sebagai menteri di kabinet Jokowi terus mendapat sorotan. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan publik ketika mendengar Puan mendapat HC dari Undip. Apa prestasi dan kompetensi Puan sehingga diangkat dan dipertahankan oleh Jokowi sebagai Menko?

Tak lebih publik menilai, posisi Puan sebagai menteri hanya sebatas imbalan karena dia ‘anak’ Megawati. Diseratus hari kepemimpinan Jokowi 2014, hasil survei Cyrus Network tentang Kabinet Kerja menunjukkan, publik menilai Puan tidak memiliki kinerja yang menjanjikan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada tahun 2015, Puan lagi-lagi menjadi menteri papan bawah yang dipersepsikan bekinerja buruk.

Dari empat indikator itu, terkesan Undip telah melakukan pelecehan intelektual dan nurani. Tapi mau bagaimana lagi, ujung-ujungnya kekuasaan lah yang menentukan. Ambisi untuk 2024, intelektual dan nurani pun ‘dilacurkan’. Jangankan Undip yang hanya sebatas lembaga, Jokowi selaku presiden saja tidak berani memecat Puan sebagai Menko dan mendesak Puan untuk segera membersihkan nama baik pemerintahannya dengan membuat Pansus terkait kasus Jiwasraya.

Baca juga  Pengamat Nilai Wacana Puan Jadi Cawapres Jokowi Mustahil Terwujud

Rafatar Abdul Gani, Analis Politik Indonesia Bermartabat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here