Rapor Merah KPK dari Lembaga Survei Tanah Air

0
KPK

Beberapa lembaga survey tanah air menyebutkan terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum akhir-akhir ini. Hasil tersebut diperoleh dari voting suara masyarakat guna mengetahui kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan lembaga penegak hukum. Alhasil KPK berada di posisi terbawah dari beberapa lembaga negara lainya.

Salah satunya survei Indo Barometer. Dari hasil survey tersebut KPK berada di peringkat empat dengan 81,8 persen di bawah Organisasi agama seperti NU, Muhammidyah (86.8), Presiden (89,7%) dan TNI (94%). Kira-kira apa yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik tersebut menurun?

Kita tahu, masyarakat mulai menyoroti lembaga antirasuah ini berawal dari keputusan pemerintah hal ini Menteri Hukum dan HAM atas persetujuan Presiden dan DPR RI memilih Komisioner serta pimpinan KPK melalui revisi Undang-undang 19 tahun 2019 tentang Pemberantas korupsi.

Pasalnya, selama proses pemilihan Pimpinan KPK pada 2019 mengungkap temuan krusial. Seperti pansel yang mengabaikan aspek integritas dan rekam jejak para calon yang memiliki rekam jejak tidak baik di mata masyarakat. Banyak beranggapan adanya upaya kongkalikong antara pemerintah dengan DPR RI dalam mekanisme pemilihan dan penetapan calon KPK yang menguntungkan salah satu pihak. Baik dari Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Alhasil, UU yang direvisi malah menimbulkan kontroversi. Bukannya membaik, malah kepercayaan publik atas lembaga antirasuah tersebut dianggap semakin memburuk dan menipisnya harapan masyarakat Indonesia terhadap KPK. Serta beberapa pasal yang menimbulkan kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Dianggap pasal tersebut melemahkan tugas serta wewenang dari KPK.

Bukti survey lainya yang menyatakan posisi KPK menurun tingkat kepercayaan public ikut dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW).  Hal ini merujuk pada survei Alvara Research Center soal tingkat kepercayaan lembaga negara.

Baca juga  Please! Dewan Pengawas KPK Jangan Banyak Nganggur

Agar kepercayaan publik kembali meningkat, KPK harus segera berbenah diri. Salah satunya dengan cara memburu para tersangka korupsi salah satunya pelaku penyuapan pergantian antar waktu (PAW), politikus PDIP Harun Masiku terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, KPK harus gencar tanpa pandang bulu dalam memberantas pelaku kejahatan korupsi di tanah air.

Sebagai lembaga anti korupsi, KPK harus membuktikan kepada publik, bahwa lembaga ini tidak melindungi para koruptor kelas kakap yang kasusnya hingga hari ini tidak ujung selesai. Dugaan keterkaitan petinggi partai politik penguasa Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly dalam melindungi Harun Masiku harus ditumpas tuntas KPK  harus segera diakhiri. Kalau perlu  KPK ikut memeriksa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam kasus ini. Jangan sampai terhenti hingga Harun Masiku saja. Dalang atau aktor intelektualnya harus segera ditemukan juga.

Oleh, Yoyo Tuna

Pegiat Demokrasi Madani Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here