Rezim Salah Ketik Hancurkan Kepercayaan Publik

0
Jokowi

Belum lama publik dihebohkan tentang kekeliruan dalam draf RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah kepada DPR. Dalih yang dikemukan begitu mengerikan: salah ketik. Dalih ini dimajukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Dalih kekeliruan ini bukan kali pertama. Dalih ini pernah diajukan dalam kasus draf Revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Kala itu bahkan lebih parah karena kekeliruan itu baru diketahui setelah pengesahannya oleh Sidang Paripurna DPR tanggal 17 September 2019.

Ada pepatah Cina. Keliru sekali kekhilafan, keliru dua kali akan kembali berulang. Intinya, jika kekeliruan sudah terjadi dua kali maka kita harus bersiap-siap akan kemungkinan terjadinya kekeliruan baru.

Jadi, sudah semestinya publik tidak menganggap remeh persoalan ini. Pasalnya, yang keliru ini merupakan produk hukum dari dua pilar kedaulatan negara, yakni pemerintah dan DPR. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi kekeliruan-kekeliruan ke depan bisa luar biasa dashyatnya. Bahkan mencelakakan rakyat, bangsa dan negara.

Persoalan kedua menyangkut kualitas pejabat publik yang mendapat gaji dari uang rakyat itu. Sejauh mana tanggung jawabnya atas peristiwa salah ketik itu? Terlebih, UU telah mengamanatkan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sebagai instrument untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat pemerintah, dan seterusnya.

Sistem dan prosedur untuk pengurusan dokumen negara, pada tingkatan mananpun, relatif sama. Setiap produk dokumen selalu diteliti dan diparaf oleh petugas yang akuntabel sebelum ditandatangani oleh pimpinannya, dilampiri dokumen pendukung lainnya. Sebelum itupun mesti melewati sekretaris. bahkan semakin tinggi level institusi pemerintah tersebut maka semakin besar pulalah pendampingan birokrasi tersebut.

Jika birokrasi yang rumit itu telah ditempuh sedemikian rupa, mustahil sebuah naskah atau surat resmi bisa salah ketik. Jika pun masih terjadi salah ketik, patut diragukan akuntabilitas pejabat publik dalam proses penerbitannya.

Atau barangkali ada agenda lain? Ini yang kita khawatirkan. Bahwa ada agenda-agenda untuk memanipulasi UU demi tujuan tertentu. Misalnya untuk menggelar karpet merah bagi para penguasa yang ingin merampok keuntungan sebesar-besarnya dari kaum buruh? Atau upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara memperkuat eksekutif lewat perampokan wewenang DPR?

Semangat ini kental sekali dalam kasus RUU Cipta Kerja. Dan semakin menemukan pembenaran karena RUU Cipta Kerja terkesan disusun diam-diam tanpa melibatkan rakyat banyak. Padahal RUU Cipta Kerja adalah dokumen publik yang semestinya bisa diakses publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Membaca RUU Cipta Kerja kental nian nuansa ikhtiar pemerintah untuk menghabisi semua elemen yang dianggap bisa menghambat investasi. Makanya RUU Cipta Kerja terkesan hendak menciptakan ekosistem di mana buruh menjadi tergantung kepada pengusaha. Kekuatan pers dilucuti. Bahkan perda-perda bisa dicabut dan UU bisa direvisi oleh Peraturan Pemerintah yang notabene merupakan tingkat peraturan di bawah UU. Semua ini terang menggelisahkan publik.

Dengan banyaknya resistensi publik, kekeliruan demi kekeliruan, RUU Cipta Kerja telah menorehkan ketidakpercayaan publik. Saya khawatir, makin banyak dikaji, akan semakin banyak kesalahan-kesalahan RUU ini demi menimbang proses penyusunan draft yang sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa. Dengan demikian alangkah baiknya, bila pemerintah menarik kembali guna penyempurnaan draft RUU Cipta Kerja.

Oleh: Hendriyanto Sarkoro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here