Suara Masyarakat Sipil Mulai Menggema “Kritisi” RUU Ketahanan Keluarga

0
gedung DPR

Politik Today – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga mulai disoroti oleh masyarakat sipil. Misalnya, Pasal 25 ayat (3) RUU Ketahanan Keluarga, yang mengatur kewajiban istri (perempuan) dalam berumah tangga dinilai diskriminatif dan mereduksi peran perempuan.

Dalam beleid itu, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan juga perlu menjaga keutuhan keluarga.

Selain itu, istri juga wajib memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan ketentuan dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga, terdiri tiga ayat, merupakan yang paling bermasalah.

Menurut Ika, suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga. Aturan ini dianggap semakin melembagakan peran suami dan istri (perempuan) dalam urusan domestik keluarga.

“RUU ketahanan keluarga akan membuat struktur fungsi (suami istri) yang sangat diskriminatif,” kata Ika di Jakarta, 20 Februari 2020.

Ika menyebut struktur suami kepala keluarga dan istri urus rumah tangga dalam RUU Ketahanan Keluarga ini justru akan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perempuan Mahardhika sendiri baru saja merilis hasil penelitian KDRT pada Buruh Perempuan. Penelitian dilakukan sepanjang September sampai Desember 2019.

Dari hasil wawancara kepada 28 buruh yang menjadi korban KDRT, kata Ika, mereka memilih bertahan dalam lingkar kekerasan yang dialaminya.

Menurutnya, alasan utama mereka adalah karena menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga.

“Mereka memaknai pernikahan atau perkawinan sebagai bentuk pengabdian perempuan terhadap norma yang berkembang di masyarakat (laki-laki kepala keluarga),” ujarnya.

“Struktur fungsi laki-laki kepala keluarga, perempuan (istri) ibu rumah tangga atau memenuhi suami dan anak keluarga ini membuat perempuan (istri) akan sulit keluar dari lingkar kekerasan dalam keluarga yang dialaminya.”

Baca juga  “Kocak,” Pengusul RUU Ketahanan Keluarga Belum Baca Draftnya

Ika menyebut fakta kekerasan perempuan dalam rumah tangga ini bahkan tak masuk dalam pertimbangan dalam RUU tersebut. Padahal berdasarkan catatan Komnas Perempuan, KDRT dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan menempati posisi teratas.

Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 406.178 pada 2019. Dari jumlah itu, KDRT menempati urutan pertama yaitu sebesar 9.637 kasus atau 71 persen.

“Jadi dia (RUU Ketahanan Keluarga) sangat mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan,” tuturnya.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here