Survei Capres Muncul Setelah Jiwasraya dan Kasus Harun Masiku Mandul, Masih Amankah Jokowi?

0
joko widodo

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jilid II baru saja berjalan empat bulan. Masih ada sisa 4 tahun 8 bulan lagi untuk dirinya mengabdikan dirinya untuk mengabdikan diri. Tapi kini, berbagai lembaga survei telah mengeluarkan prediksi-prediksi terkait siapa pengganti Jokowi berikutnya.

Idealnya, survei capres biasanya dilakukan dua tahun menjelang Pilpres diselenggarakan. Pada saat itu, sejumlah bakal calon sudah mulai bermunculan. Baik mereka yang muncul dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah, maupun calon-calon yang bermunculan dengan cara ‘mencuri’ kinerja pemerintah sebelumnya.

Bagi sebagian pihak, rilis survei capres premature dengan pertanyaan “jika Pilpres dilaksanakan hari ini” tentunya menjadi pertanyaan besar. Apalagi beberapa waktu belakangan kerap gaduh di media sosial hastag seperti #RezimKorupRakyatMelarat, #TanpaJKWJugaBisa, #100HariUnfaedah, dan banyak lainnya tagar yang mengeluhkan kondisi sosial yang dirasakn masyarakat Indonesia. Apakah hal ini merupakan pertanda bahwa ‘daya’ Jokowi sudah low batt?

Jika ‘menyigi’ empat bulan pemerintahan periode Jokowi saat ini, memang berbagai masalah kerap menghampiri. Mulai dari menteri-menteri Jokowi yang kerap kali slip of the tounge dan akhirnya memancing kegaduhan, hingga masalah Jiwasraya dan kasus Harun Masiku yang terindikasi melekat dengan lingkaran kekuasaan.

Seperti opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait Jiwasraya, banyak yang meyakini bahwa perusahaan plat merah ini merugi karena dijadikan ‘bancakan’ untuk mendanai kampanye, baik itu kampanye partai tertentu atau juga kampanye pilpres dari kelompok tertentu. Ke-engganan pihak-pihak tersebut untuk mengangkat kasus Jiwasraya ke dalam Pansus Hak Angket seolah membenarkan opini yang berkembang tersebut. Terkesan ada tokoh besar yang berlindung di balik kasus yang diprediksi merugikan negara melebihi Rp 13 triliun.

Dalam kasus ‘raibnya’ Harun Masiku yang juga kader PDIP (partai penguasa), publik menilai tangan pemerintah tidak terlalu bersih untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada keterlibatan penguasa di dalamnya. Beberapa lembaga negara dianggap publik ikut ‘bermain kotor’ menghilangkan jejak terduga pemberi suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal ini terlihat dari tuntutan publik yang menginginkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly agar segera dicopot.

Baca juga  Kasus Harun Masiku: Hasto Kristiyanto Kembali Beri Kesaksian ke Gedung KPK

Tidak sampai di situ, berbagai keganjilan yang dibaca publik atas KPK dalam kasus Harun Masiku juga menambah kesan publik bahwa ada tekanan dari atas (penguasa). Misalnya seperti pernyataan yang belakangan menyebutkan KPK kehilangan jejak Harun Masiku di PTIK dan polemik Kompol Rosa. Padahal sebelumnya KPK percaya diri menyebut bahwa Harun Masiku berada di luar negeri. Aneh kan?

Dari dua kasus besar yang tidak kunjung mereda ini, belakangan muncul kabar milyarder yang sering dikaitkan dengan 9 naga dan ‘dekat’ dengan Jokowi, Dato Sri Tahir mulai mecari ‘sekoci’ baru. Sinyalemen ini ditangkap publik sebagai gercep alias gerak cepat si pengusaha untuk menyelamatkan diri. Banyak pihak yang beranggapan, “sekali banjir bandang melanda, sewaktu itu juga jalur sungai berubah”.

Terlepas dari survei premature dan aman atau tidaknya posisi Jokowi di tahun-tahun mendatang, penting bagi Jokowi untuk meyakinkan publik di mana ia berdiri. Bersama dengan rakyat atau malah meninggalkan rakyat. Jika Jokowi berdiri bersama rakyat, tentu Jokowi tak perlu ragu dan takut dengan adanya Pansus Hak Angket Jiwasraya. Jokowi harus berani memberikan himbauan kepada DPR agar Pansus Hak Angket Jiwasraya segera dijalankan, agar tidak ‘menyandera’ nama baik pemerintah maupun mengganggu kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Terkait Harun Masiku, sekalipun secara posisi di internal partai, Jokowi dan Harun sama-sama petugas partai, tapi selaku kepala negara Jokowi harus menunjukkan keberpihakannya kepada upaya pemberantasan korupsi. Jokowi harus mengambil sikap dan muncul ke publik, serta memberikan arahan kepada KPK, Polri, dan institusi terkait untuk mempercepat proses penangkapan Harun Masiku. Jokowi harus meyakinkan publik bahwa tidak ada tebang pilih dalam upaya penegakan hukum.

Baca juga  Viral Tagar #100HariUnfaedah, Jokowi Tegaskan Tak Punya Target 100 Hari Kerja

Jika Jokowi terus-terusan diam dan tidak mengambil sikap atas dua hal ini, tidak tertutup kemungkinan pertanyaan “jika Pilpres dilakukan hari ini” menjadi mantera yang berujung pada kenyataan. Artinya, Jokowi lengser dan pemerintahan berganti. Dalam konteks sosial politik, masyarakat yang terlanjur muak tidak akan menunggu kata ‘nanti’ untuk merubah keadaan.

Rafatar Abdul Gani, Analis Politik Indonesia Bermartabat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here