40 Ton ‘Alkes’ Luhut Lebih Tepat Disebut Bisnis?

0
alat kesehatan cina

Bukan bermaksud untuk menuduh-nuduh, namun yang namanya “otak bisnis-tidak ada yang gratis.” Demikian juga dengan bantuan 40 ton alat kesehatan dari cina yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).

Bantuan kesehatan seberat 40 ton tersebut rencananya untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19. Beberapa hari yang lalu, bantuan tersebut dibawa menggunakan pesawat jenis Boeing 777 yang bertolak dari Bandara Podong Shanghai dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta  Juma’at dinihari, 27 Maret 2020 pukul 01.40 WIB.

Serah-terima alat bantuan pun sudah terlaksana, tetapi terdapat juga beberapa Undang-Undang yang perlu dipertanyakan. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2008 tentang penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing, pasal 3 ayat 2, berbunyikan, Bantuan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk hibah atau pinjaman.

Jika bantuan tersebut bersifat hibah, maka bantuan itu dikenakan pajak. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) “Hibah berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dikenakan pajak, bea dan/atau cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, jika barang bantuan seberat 40 ton itu sudah diterima, bagaimana proses pembayaran pajaknya? Perihal ini perlu dijawab oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kemudian, Sekretaris Marves, Agung Kuswandono, mengatakan 50 persen lebih bantuan tersebut berisi berbagai macam alat kesehatan. Diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) seperti baju, kacamata, masker N95, dan sepatu. Lalu, ada juga alat tes berupa swab kit covid-19. Dari pernyataan Agung Kuswandono tersebut, tidak terdapat alasan yang kuat kenapa barang itu harus didatangkan dari cina? Apakah Indonesia tidak mampu untuk membuatnya sendiri? Padahal dari pernyataan Agung tersebut, APD dan alat kesehatannya yang dikirim itu tidak terlalu spesifik kesehatan. Dan APD yang dikirim tersebut masih dapat di produksi di dalam negeri.

Baca juga  Pengamat Menduga Menko Luhut Takut Rizal Ramli Bombardir Mazhab Ekonomi Neoliberal Tim Ekonomi Jokowi

“Patut dicurigai,” yang namanya investor tentu mengharapkan imbalan-balik dari bantuan ini. Sementara, tidak ada penyataan sikap dari Marves apakah bantuan ini akan dikembalikan atau sepenuhnya hibah dari investor. Yang membuat tambah curiganya, kenapa bantuan ini bukan atas nama pemerintah cina?

Selain itu, bantuan ini juga terkesan mengotak-kotakan masyarakat. Apalagi terdengar “kicauan” dari masyarakat, “yang bakalan menerima bantuan itu hanya daerah-daerah yang menjadi tempat para investor mengivestasikan asetnya.” Daerah tersebut seperti Morowali, Weda Bay, Obi, Kendari, Konawe, dan daerah sekitar. Sedangkan daerah lain belum tentu akan mendapatkannya.

Kemudian, karena bantuan ini berasal dari cina, kenapa para investor itu tidak membantu negaranya saja? Semua orang sudah tau kalau ekonomi cina hari ini tengah merosot kebawah. Angka pengangguran meningkat tajam. Ditambah dengan pandemic Covid-19.

Ekonomi cina sangat susah, nilai ekspor cina turun 17,2 persen atau penurunan terbesar sejak Februari 2019 selama perang dagang dengan Amerika Serikat. Selain itu, nilai impor cina juga turun sebanyak 4 persen.

Oleh sebab itu bantuan Alkes yang 40 ton dari cina ini lebih cocok disebut bisnis dan pencitraan saja.

Jamaluddin Rumi: Aktivis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here