Abaikan Suara Rakyat Tolak Omnibus Law, Jokowi Pertinggi Tempat Ambruk?

0
massa aksi gejayan memanggil
Massa aksi gejayan memanggil menyuarakan suara tolak RUU Omnibus Law, Yogyakarta, Senin (9/3/2020)

Gabungan elemen rakyat dan mahasiswa telah menggelar aksi menolak pembahasan dan pengajuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tumpah ruah massa berada di sepanjang Jalan Gejayan, Yogyakarta pada hari ini.

Aksi bertajuk Rapat Parlemen Jalanan dan menjadi Aliansi Rakyat Bergerak. Ikut bergabung organisasi kemahasiswaan dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Aksi ini adalah jawaban, atas abainya rezim terhadap realitas derita ekonomi rakyat dan mengabaikan suara buruh.

Jokowi selaku kepala pemerintahan senang mengumbar janji. Janji terbaru adalah menghapuskan kemiskinan pada akhir 2024. Publik membaca ini adalah kegagalan Jokowi menggerakkan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat sebelumnya.

Rakyat telah membaca, alur, cerita dan gaya tanpa aksi terukur, maklum suka selfie. RUU Omnibus law Cipta Kerja yang disebut untuk menjadikan ekonomi Indonesia meroket hanya menjadi ilusi dalam mimpi.

Fakta-fakta ekonomi ditingkat mikro malah menyatakan sebaliknya. Gelombang PHK telah mulai, banjir impor garam, gula, bawang putih dan daging kerbau. Tentu ini mencekik sumber ekonomi rakyat ditingkatan bawah. Tidak menikmati kue transaksi ekonomi sesama anak negeri.

Sedangkan ditingkat makro, kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp, 16,81 triliun. Dan sampai saat ini, Jokowi selaku kepala negara, tidak memberikan sinyal kuat membongkar korupsi yang disinyalir berada dilingkaran istana. Sebab lingaran istana ditopang oleh partai koalisi yang kuat membentuk oligarki.

Jokowi amat mudah memberikan intruksi kepada jajaran kabinet. Sering kaget, heran dan tidak cukup mengetahui perkembangan hasil instruksi, dijalankan oleh para menteri. Dan rakyat membaca, bahwa Jokowi banyak kehilangan kekuatan dalam memimpin kabinet yang ia bentuk sendiri.

Apalagi dalam setiap kunjungan, komunikasi lebih mengedepankan unjuk diri alias selfie. Kemudian diamplikasi oleh buzzer yang senang dipuji dan dibayari sampai Rp 72 milyar dari uang pajak rakyat sendiri.

Baca juga  Pengamat Nilai Prabowo Tidak Mungkin Direshuffle Jokowi

Tentu ini semua adalah bentuk akumulasi, kecewa, marah, sedih rakyat. Hanya bisa menyampaikan lewat aksi demi aksi. Sebab ada dinding birokrasi yang tebal telah menutup nurani petinggi, disekitar Jokowi.

Kritik terhadap RUU Omnibus Law malah dijawab dengan lobi-lobi petinggi koalisi. Malah coba mengkarungkan beberapa yang masih hidup nurani. Klaim didukung menjadi senjata bela diri. Tapi naas, rakyat tahu itu klaim sebagai bukti lemah diri dan apriori.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi jurang yang makin melebar antara rakyat dan Jokowi. Penolakan dari banyak pihak telah menjadi aksi bertubi-tubi. RUU tersebut dinilai tak ramah bagi rakyat kecil mengais rezeki. Tapi lebih membantu korporasi.

Janji mesti dibayar dengan bukti, bukan narasi, apalagi dengan mencoba mengkebiri rakyat sendiri. Apalagi kini corona juga datang mengebiri ekonomi. Maka berhati-hati lah Jokowi, sebab janji tanpa bukti, hanya menjadi dusta menghancurkan diri sendiri dan negeri ini.

Oleh: Abdul Munaf, Mahasiswa UGM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here