Bangun Ibu Kota Baru Pakai Jurus “Ngegampangin” Ala Jokowi Bakal Bikin Indonesia Makin Ambyar?

0
ibu kota baru

Publik kebingungan dengan pola pikir pemerintah yang hobi “ngegampangin”. Kalau yang digampangkan itu kehidupan pribadi orang-seorang mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi, yang dipertaruhkan di sini adalah ke mashalatan orang banyak.

Contohnya teranyar adalah rencana pemindahan ibu kota negara. Makin hari, bukannya makin optimis, publik malah makin bingung.

Kebingungan pertama, ya soal biayanya. Mula-mula Presiden Jokowi jumawa dengan menjamin bahwa ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menyedot APBN dalam jumlah besar. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Ketegasan ini disampaikan Jokowi di sidang paripurna DPR.

Belakangan, penegasan ini nyungsep. Jokowi menaksir anggaran untuk Ibu Kota Negara akan menyedot paling banyak Rp 100 triliun dana APBN. Apakah jumlah ini bisa dikatakan tidak membebani APBN? sedangkan defisit APBN 2020 saja mencapai Rp 307,2 triliun.

Publik juga minim informasi soal peruntukan anggaran Rp 100 triliun itu. Apakah untuk seluruh rencana pembangunan Ibu Kota Negara? Atau cuma untuk tahap awal saja? Pasalnya, tahap awal diprediksi butuh sekitar Rp 500 triliun. Kemudian tahap kedua, butuh sekitar 300 triliun. Pendek kata, kemungkinan besar kebutuhan dana akan terus bertambah.

Apakah Jokowi mau mengandalkan partisipasi swasta di tengah iklim usaha Indonesia yang sedang lesu? Termasuk ancaman resesi ekonomi akibat virus corona, perang dagang Cina dan AS, serta pengelolaan perekonomian nasional yang amburadul? Atau mau pakai duit BUMN? Padahal BUMN hari ini masih berdarah-darah dengan utang yang terus menggunung.

Rencana Jokowi untuk menjual 30 hektar tanah di Ibu Kota Negara jelas mengawang-awang. Pasalnya, Presiden menyebut, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, utamanya generasi milenial. Bukan perusahaan, termasuk pengembang property. Celakanya lagi, yang dijual itu bukan tanahnya melainkan peruntukannya. Artinya, hak ini ada potensi akan habis sewaktu-swaktu.

Baca juga  Dear Jokowi, Kebijakan Darurat Sipil Tidaklah Tepat

Apa iya generasi milinial mau membeli cuma hak pakai tanah itu? Apa iya generasi milenial mau paling lambat sejak 2 tahun sejak hak peruntukan itu dibeli? Bukankah dalam 2 tahun belum ada apa-apa di sana? Apa iya genarasi milenial punya duit membeli hak itu di saat perekonomian lesu begini?

Satu-satunya yang paling mungkin membeli adalah  pengembang property. Tapi pemerintah melarang toh?

Yang juga bikin publik geleng-geleng, Presiden Jokowi sudah menyebut empat calon komandannya. Ada Bambang Brodjonegoro adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Lalu Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang merupakan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selanjutnya Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) sementara Abdullah Azwar Anas saat ini merupakan Bupati Banyuwangi.

Padahal soal sumber anggaran Ibu Kota Negara belum jelas. Proyek itu juga belum menyentuh pembangunan secara fisik. Tapi “bagi-bagi kue” sudah dilakukan. Apa namanya kalau bukan menggampangkan?

Publik mencatat gaya Jokowi “mengampangkan” sesuatu sudah bikin Indonesia ambyar. Contohnya kartu prakerja yang bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani sakit perut. Mula-mula wacana yang berkembang adalah para pengangguran digaji. Wacana ini dibiarkan berkembang sepanjang Pilpres. Kemudian wacana itu direvisi menjadi pelatihan dan sedikit bantuan bagi lulusannya yang masih menganggur. Lalu direvisi lagi menjadi pelatihan dan sedikit bantuan ongkos. Nyungsep terus!

Pada posisi ini saya teringat saran dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan strategis pemerintah dengan seksama. Mulai dari konsep, timeline, besar biaya daan sumbernya. Pasalnya, membangun sebuah ibukota hakikatnya adalah membangun kehidupan. Membangun sistem. Bukan sekedar membangun infrastruktur fisik.

Baca juga  Berikut Kutipan Kepres Nomor 12/2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19

Dan hal-hal inilah yang sampai saat ini tidak dijawab oleh pemerintah! Karena itu, ketimbang terus terbang di awing-awang, sebaiknya pemerintah menunda proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini. Pastikan dulu perencanaan strategisnya selesai! Libatkan publik dalam perumusan perencanaan strategis itu. Baru, kita bicara lagi.

 

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here