Cari Harun Masiku Selama Dua Bulan di 10 Lokasi, KPK Bercandanya Keterlaluan

0
KPK Firli Bahuri

Masih ingat dengan janji Rangga kepada Cinta dalam film “Ada Apa Dengan Cinta” (2002)? Di akhir cerita, Rangga (Nicholas Saputra) menyelipkan puisi dalam sebuah buku yang ia berikan kepada Cinta (Dian Sastowardoyo). Secara tersirat, Rangga berjanji bahwa ia akan kembali setelah satu putaran purnama. Namun di waktu yang dinanti, Rangga akhirnya tak kunjung muncul.

Akhirnya, Rangga dan Cinta kembali bertemu setelah 12 tahun berlalu, atau lebih dari 144 purnama dilewati. Cinta pun menunggu ketidakpastian kehadiran Rangga dengan tetap jomblo. Untunglah, akhir cerita berjalan manis. Cinta tak mempermasalahkan janji Rangga yang teringkari.

Barangkali, drama remaja yang terkenal di masanya itu juga ikut menginspirasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, sudah dua purnama berlalu tapi KPK tidak kunjung menemukan petugas partai PDIP Harun Masiku. Ke rumah sudah dicari, ke tempat tongkrongan juga sudah dijajaki.  Namun Harun Masiku tak kunjung ditemukan.

Namun, berbeda dengan film yang dikenal dengan singkatan AADC tersebut, KPK seolah ingin membuat drama ini jauh lebih menarik. Ketimbang membuktikan cintanya kepada pemberantasan korupsi dengan cara terus mencari Harun Masiku dengan serius, KPK justru membuka peradilan dengan metode in absentia.

Secara singkat, peradilan in absentia dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat atau terdakwa. Sikap KPK yang membuka peluang peradilan dengan metode ini dikesankan sebagai bentuk keengganan lembaga anti rasuah dalam membongkar kasus ini lebih dalam. Keengganan inilah yang dianggap publik dan pengamat sebagai bentuk pengingkaran KPK terhadap cintanya akan pemberantasan korupsi.

Selain wacana peradilan in absentia, pengakuan KPK yang mengaku telah mencari Harun di 10 lokasi sungguh merupakan candaan yang buruk. Coba bayangkan, dalam 60 hari KPK mencari di 10 lokasi. Artinya KPK mencari Harun cuma sekali seminggu, dan untuk satu lokasi menghabiskan waktu seharian penuh. Sungguh candaan yang buruk.

Baca juga  Netizen Kompak Minta KPK Ciduk Sekjen PDIP Segera

Dan kalau itu bukan candaan, atau pengakuan KPK yang serius, dapat dibayangkan berapa banyak anggaran negara yang habis untuk pekerjaan yang tidak efektif tersebut. Jika ini terus dibiarkan, yakinlah, koruptor akan terus berpesta pora. Sudahlah uang negara digondol maling, petugas anti rasuahnya juga ikut foya-foya menikmati fasilitas negara.

Sedari awal, KPK periode 2019-2023 memang telah banyak diragukan. Mulai dari penerapan UU KPK baru, pengangkatan komisioner yang ‘kontroversial’, hingga adanya Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden. Tiga hal ini diramal banyak pihak akan melemahkan KPK dari dalam.

Seharusnya, kasus Harun Masiku bisa dijadikan KPK sebagai momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik. Bukan sebaliknya, buru-buru membuka ruang peradilan in absentia sebagai upaya menututupi kegagalan. Ayo KPK bekerja, jangan kebanyakan bercanda.

Berliana Dewanti, Pegiat Anti Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here