Elite Gerindra Minta Jokowi Cabut Aturan PNS Boleh Poligami: Bertentangan Dengan Pancasila Sila Kelima

0
Politisi Gerindra: MK Bisa Diskualifikasi 01 Sebab Maruf Tak Mundur Dari BNI Syariah Dan BSM
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono

PolitikToday- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, surati Presiden Joko Widodo agar menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Arief menilai regulasi itu sebagai PP Poligami karena memuat aturan yang dia anggap melanggengkan penindasan terhadap perempuan dan bertentangan dengan Pancasila.

“Sudah waktunya Presiden Jokowi secara tegas mencabut ayat-ayat poligami yang bertentangan dengan Pancasila sila kelima tersebut,” kata Arief melalui keterangan tertulis, Minggu (8/5/2020).

Arief minta pemerintah untuk segera mencabut aturan poligami karena berpotensi menjadi motif korupsi bagi PNS.

“Harus dicabut PP ini karena salah satu penyebab ASN korup selama ini. Karena dengan poligami dipastikan butuh biaya tambahan bagi keluarga ASN yang punya istri lebih dari satu,” terangnya.

Lebih lanjut, Arief menilai PP tersebut bagian dari warisan orde baru yang melegalisasi penindasan terhadap kaum perempuan.

“Kalau masih saja membiarkan PP Poligami berarti negara memang terlibat dalam penindasan kaum perempuan dan bisa dituntut,” ungkapnya.

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, pasal 4 ayat I, disebutkan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Sementara di ayat 2 dikatakan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat.

Selanjutnya pada Pasal 4 Ayat 3 diatur bahwa Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Jika PNS menginginkan beristri lebih dari seorang, maka disertai alasan lengkap permintaan izin yang bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat 4.

“PP Poligami dibuat tahun 1990 di bawah kekuasaan orde baru yang memang banyak melakukan penindasan khususnya pada kaum perempuan,” imbuhnya.

Baca juga  Covid-19, AHY: Perlu Bertindak Cepat Dalam Menangani Virus Ini

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here