Golkar Cari Teman ‘Proyek’ Omnibus Law

0
surya paloh dan airlangga hartarto
Pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat

Omnibus Law khususnya RUU (Rancangan Undang-Undang) Cipta Kerja yang kini telah diserahkan Pemerintah ke DPR RI memasuki babak baru. Bisa jadi, inilah momentum kegusaran publik terhadap DPR RI yang begitu ‘ngotot’ingin  mengesahakan RUU ini menjadi Undang-undang bisa terungkap proyek apa yang tengah disiapkan oleh kubu pemerintah. Terlebih partai Golkar yang begitu bersemangat agar RUU ini cepat untuk disahkan.

Tentu hal ini dapat pula mengundang partisipasi publik untuk menerima masukan dan pemikiran terkait isu ketenagakerjaan secara lebih komprehensif. Sehingga niat baik hadirnya RUU Cipta Kerja menjadi lebih efektif dan benar-benar tetap berpihak pada pekerja di Indonesia tak hanya modus operandi para pemilik proyek atas RUU ini. Jelas publik sangat menolak jika memang ada keinginan misterius dari pihak-pihak tersebut guna memuluskan proyek tersebut untuk ke depannya.

Di kubu pemerintah partai pendukung yang mendukung RUU Omnibus law ini disahkan tengah gentar-gentir mencari dukungan. Baik sesama koalisi maupun dari partai non koalisi.

Partai Golkar misalnya. Sebelum merapat ke Nasdem, sang Ketua Umum bersama kadernya menyambangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna mencari teman. Namun gagal. Fraksi Demokrat tidak menyambut gayung dari Golkar. Hal ini bisa dilihat dari pertemuan yang dilakukan pada Kamis (5/2/2020) malam itu. SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat menilai penyusunan omnibus law terkesan misterius. Pasalnya, penjelasan daft omnibus law kepada publik sangat kurang.

Di sini tampak adanya kepentingan beberapa kelompok raih keuntungan dari RUU Omnibus Law ini terkhusus RUU Cipta Kerja yang tadinya bernama Cipta lapangan kerja (Cilaka) kemudian diganti Cipta Kerja tersebut. Nasdem melalui Ketua Umumnya rupanya menyambut gayung Airlangga Hartato dari Partai Golkar. Entah lobi-lobian apa yang disampaikan oleh dua pihak tersebut. Bisa jadi deal-delan bagi proyek atau apalah namanya. Yang pasti RUU ini sangat membuat rakyat sengsara bagi para buruh atau pekerja swasta lainya.

Baca juga  Omnibus Law Menuai Polemik, GP Ansor: RUU Yang Tidak Jujur

RUU ini bisa dijadikan proyek makelar yang bersembunyi dibalik ini semua. Tentu banyak proyekan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok itu sebelum RUU ini diundangkan.

RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law atau bahkan Peraturan pemerintah (PP) turunannya nanti harus memperhatikan keberadaan industri dana pensiun yang selama ini telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas pembayaran manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja di sektor ketenagakerjaan.

Tak sedikit yang menilai RUU ini sangat mencederai para pekerja. Terutama serikat buruh yang ada di tiap-tiap perusahaan. Secara konkret, RUU Cipta Kerja harus meng-akomodir poin penting dalam pendanaan pensiun atau imbalan pasca kerja melalui mekanisme dana pensiun.

Oleh, Wahyu Hidayat

Masyarakat Cinta Damai 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here