Dibayangi PHK Massal dan Kewajiban THR, Pengusaha Tekstil Minta Insentif Pemerintah

0
buruh

PolitikToday – Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa, angkat bicara terkait buruh tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dibayangi oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat permintaan terus menurun seiring makin merebaknya virus corona di Indonesia.

“Sampai hari ini industri tekstil masih berjalan full, tapi kita tiap minggu perubahannya cukup cepat. Kita sangat menghindari adanya PHK. Sampai hari ini masih jalan full,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa dalam telekonferensi, Senin (23/3/2020).

Terkait Tunjangan Hari Raya (THR), Jemmy mengatakan, pelaku usaha akan tetap mengupayakan.

“Untuk THR itu kita anggota API berusaha sekuat tenaga untuk THR tetap dipenuhi,” ucapnya.

Namun, Jemmy berharap pemerintah memberi berbagai kelonggaran yang diminta industri demi menjaga nafas perusahaan. Dia mengaku operasi dari perusahaan anggota asosiasinya masih berjalan penuh. Kendati, dalam situasi darurat seperti saat ini perubahan dan gejolak terjadi begitu cepat setiap harinya.

“Kami akan melihat pangsa pasar, ekspor sudah ada yang di-hold bahkan mungkin cancel, kami akan lihat stok dan arus kas,” kata Jemmy, Senin (23/3/2020)

Meski dalam kondisi seperti itu, ia berupaya untuk tetap mempertahankan pegawainya.

“PHK adalah pilihan dilematis, kami berupaya menghindari PHK.” katanya.

Salah satu kelonggaran yang diminta, kata dia, berkaitan dengan biaya di sektor energi. Ia berharap ada kelonggaran pembayaran listrik PLN bagi pelaku industri. Kelonggaran itu, tuturnya, dapat berupa penundaan pembayaran tarif listrik selama enam bulan ke depan dengan cicilan berupa giro mundur 12 bulan.

“Selain itu juga pemberian diskon tarif beban idle untuk pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB sebesar 50 persen,” ujar Jemmy.

Masih dari sektor energi, ia pun meminta pemerintah mempercepat penurunan harga gas ke US$ 6 per MMBTU mulai April 2020.

Baca juga  Gawat! Dana Asing Rp 105 Triliun Minggat, Kurs Jual Dolar AS di Bank Tembus Rp 17.000

Kelonggaran juga diharapkan muncul dari sektor industri berupa perlindungan tarif untuk pakaian jadi, hingga sektor lingkungan berupa pencabutan peraturan fly ash, bottom ash, dan limbah B3 yang di negara lain tidak dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan justru dipergunakan untuk bahan baku batako dan lapisan jalan.

“Segera revisi pengetatan baku mutu limbah cair dengan mempertimbangkan benchmark perbandingan yang diperlukan oleh negara lain, termasuk negara maju sekalipun tidak seketat yang berlaku di Indonesia. hal ini menjadi beban tambahan untuk daya saing produsen dalam negeri,” beber Jemmy.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here