Jiwasraya, Pengamat: Pengawas Harus Lebih Ketat

0
jiwasraya

Politik Today – Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy menilai kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasrya merupakan efek dari kinerja manajemen yang salah (mismanagement).

“Kasus Jiwasraya adalah masalah mismanagement,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat 13 Maret 2020.

Budi mengatakan bahwa kasus ini tentu menjadi nestapa bagi para konsumen yang berinvestasi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Untuk itu, ia mengimbau agar pemerintah perlu belajar dari kasus ini agar tidak terulang pada BUMN lainnya di masa mendatang.

“Pengawasan harus lebih ketat, penegakan aturan-aturan corporate governance dan sanksi yang tegas untuk para pengelola dana institusi dan dana publik terutama BUMN,” katanya.

Sementara ekonom senior Faisal Basri mengatakan, kasus ini pun seharusnya tidak terjadi apabila ada lembaga penjamin polis. Padahal, pembentukan lembaga penjamin polis pun sudah diamanatkan oleh UU Asuransi.

Hal itu merujuk pada UU Asuransi yang ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2013, tiga hari sebelum jabatannya selesai. Dalam undang-undang itu dijelaskan lembaga penjamin polis.

“Maka saya concern ke UU yang ditandatangani Pak SBY 3 hari sebelum selesai menjabat. Harusnya itu kita sejak 2017 udah ada ini (lembaga penjamin polis),” katanya.

Padahal, lembaga penjamin polis itu merupakan amanah UU Asuransi no 40 tahun 2014. Dalam pasal 53 ayat 4 lembaga penjamin polis harus dibentuk tiga tahun setelah undang-undang itu diteken.

(YR)

Baca juga  Di Hari ke 100 Kerja Jokowi-Amin Belum Terungkapnya ‘Panglima Tertinggi’ Kasus Jiwasraya dan Harun Masiku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here