Kebijakan Lockdown Tegal Bukti Komunikasi Pusat Bikin Bingung Daerah

0
lockdown tegal

PolitikToday – Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf, Miftahul Adib, menilai ada komunikasi yang buruk antar pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan pandemi virus corona.

Alasannya, meskipun Presiden Jokowi menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pemerintah pusat, namun beberapa pemerintah daerah justru melakukannya.

Kebijakan Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono dengan memberlakukan lockdown bisa diartikan komunikasi dari pusat tak bisa dipahami secara tuntas dan menyeluruh sehingga membingungkan kepala daerah.

“Presiden bilang, kebijakan lockdown harus pusat. Tetapi jubir penanganan Corona di sisi lain (mengatakan, red) bahwa kepala daerah harus mengurus daerahnya sendiri terkait penanganan wabah corona ini,” kata Adib, Jumat (27/3).

Menurut Adib, dengan begitu bisa diartikan bahwa kepala daerah membuat kebijakan berdasarkan angle mana yang menurut mereka bisa dilakukan.

Karena itu Adib menyarankan, komunikasi yang komprehensif dan jelas harus dilakukan baik oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maupun jurubicara pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sehingga para kepala daerah punya pijakan jelas dalam mengambil langkah pencegahan.

“Yang terjadi kan para kepala daerah dilematis. Karena ya itu, dasar pijakan kebijakan tidak satu,” pungkas Adib.

(rt)

Baca juga  Diam-Diam Pandemi Corona Jadi Alasan Sri Mulyani Buat Tambah Utang Negara?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here