Ketua MPR Minta Pemerintahan Jokowi Selesaikan Dasar Hukum berupa PP atau Perpres Sebagai Dasar Hukum Pemberlakuan Darurat Sipil

0
Ini Kronologis Dugaan Penyerobotan Tanah oleh Ketua DPR
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

PolitikToday- Rencana Pemerintahan Jokowi untuk menerapkan kebijakan Darurat Sipil sebagai kelanjutan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi wabah Covid-19 ditenantang oleh banyak pihak.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah untuk menyelesaikan dasar hukum sebelum menerapkan kebijakan Darurat Sipil tersebut.

“Mendorong Pemerintah secepatnya menyelesaikan dasar hukum pemberlakuan Darurat Sipil, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Agar ada kesamaan tata cara pemberlakuannya di setiap daerah,” kata Bamsoet, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Lebih lanjut, Bamsoet mengimbau agar pemerintah daerah melaksanakan koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah pusat sebelum memberlakukan Darurat Sipil.

“Agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ujarnya.

Selain itu, bagi daerah yang sudah melaksanakan karantina wilayah harus tetap memperhatikan arahan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan dan menggodok PP tentang karantina wilayah. “Pemda dalam mengambil kebijakan Karantina Wilayah tidak bertentangan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.

(hz)

Baca juga  Marah-Marah Tanda Tukang Bohong, Yakin Masih Dipertahankan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here