Klaim PKS dan Demokrat Dukung Omnibus Law, Airlangga Hartarto Sebar Hoaks?

0
sby-dan-airlangga

Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, mengklaim telah mengantongi dukungan dari PKS dan Demokrat terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka). Klaim ini dinyatakan pasca bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhyono.

Jujur, seadari awal saya meragukan klaim ini. Pasalnya, kader-kader PKS dan Demokrat adalah tulang punggung politisi yang hampir setiap hari mengkritisi Omnibus Law. Kok bisa tiba-tiba balik badan begitu?

Alhamdulillah, dugaan saya terbukti. Belakangan, Presiden PKS Sohibul Iman, menampik bahwa PKS telah sepakat mendukung RUU Cilaka. Hingga detik ini PKS belum mengeluarkan sikap resmi sebab masih ada beberapa poin yang harus dievaluasi dari RUU Cilaka.

Lagipula logikanya mana mungkin partai yang punya kursi di DPR untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya terhadap suatu RUU sebelum dibahas di parlemen.

Bantahan Demokrat bahkan lebih tegas. Melalui cuit Wasekjen Demokrat, Andi Arief, publik langsung tahu sikap SBY. Alih-alih mendukung, SBY malah menyentil Omnibus Law. SBY mempertanyakan kenapa draft Omnibus Law terkesan misterius? Kenapa draft Omnibus Law tidak dijelaskan kepada publik. Bahkan disebut draft Omnibus Law belum sampai ke Fraksi Demokrat di DPR.

Logikanya, kalau draft saja belum sampai di meja Fraksi Demokrat apa yang mau didukung?

Dari sini patut diduga Airlangga Hartarto melakukan sembarang klaim! Hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan posisi Airlangga sebagai nahkoda Golkar yang notabene merupakan partai pendukung pemerintah. Apalagi, Airlangga Hartarto sendiri merupakan Menko Perekonomian yang memang bertanggungjawab untuk menggolkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tidak ada masalah dengan tujuan itu selama cara yang dipakai benar-benar berpanduan pada etika politik. Airlangga cs mesti menjelaskan sisik-melik Omnibus Law kepada parpol di luar pemerintah. Mereka mesti menjelaskan manfaat dari Omnibus Law bagi kesejahteraan rakyat dan menjawab segala catatan kritis terhadap UU sapu jagat ini.

Baca juga  SBY Ingatkan Pemerintah Tak Lamban Tangani Virus Corona: Aksi Nyata yang Diperlukan

Apalagi, boleh disebut Omnibus Law adalah RUU yang paling kontroversi sejak hulunya. Mulai dari penyusunan draftnya yang tidak melibatkan masyarakat. Juga temuan pasal-pasal bemasalah: buruh, pers, lingkungan hidup, otonomi daerah, agrarian hingga tata negara.

Demikian yang harus dilakukan. Bukan malah terkesan melakukan pembohongan publik begini. Bukan malah memanipulasi dukungan parpol sehingga mencederai proses demokrasi begini.

sebagai ketua umum partai besar dan Menko Perekonomian, saya pikir Airlangga Hartarto harus meminta maaf atas klaimnya tersebut. Dia harus melakukan klarifikasi bahwa klaimnya keliru dan semata-mata muncul akibat penafsiran yang salah dalam memaknai pandangan Sohibul Iman dan SBY. Itu kalau Airlangga memang benar-benar politikus berjiwa besar.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here