Koalisi Sipil Desak Jokowi Tarik Lagi Omnibus Law Ciptaker

0
asfinawati
Ketua YLBHI Asfinawati

PolitikToday- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menarik Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari DPR RI.

Koalisi juga meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan draf yang telah disampaikan Pemerintah tersebut.

Koalisi menenggarai RUU tersebut mengandung banyak permasalahan, baik dalam proses maupun substansi. RUU itu juga dinilai telah menabrak banyak undang-undang yang telah berlaku.

“Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Cipta Kerja mendesak agar Presiden menarik kembali Surat Presiden (Surpres) dan RUU Cipta Kerja yang telah dikirim ke DPR,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Kemudian, Koalisi menyoroti tindakan pemerintah yang melarang akses publik terhadap draf saat proses perumusan. Koalisi menyebut hanya segelintir elite yang mendapat akses terhadap draf RUU Cipta Kerja saat dibahas di tingkat pemerintah.

Kekhawatiran Koalisi, sama saat proses pembahasan revisi UU KPK yang super kilat dan minim transparansi kembali diterapkan dalam RUU ini. Apalagi, Jokowi menargetkan RUU itu beres dalam 100 hari.

“Dengan pendekatan kejar tayang dan serba terburu-buru sebagaimana diperlihatkan DPR dan Presiden, bukan tidak mungkin RUU Cipta Kerja bila diundangkan menjadi sejarah sebagai UU yang efektivitasnya gagal,” terang Asfinawati.

Dalam masalah substansi, koalisi menyebut ada sejumlah masalah. Contohnya terkait aturan pengupahan yang merugikan buruh, kewenangan pemerintah merevisi Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, dan penyederhanaan izin lingkungan yang berpotensi memicu kerusakan alam.

“Alih-alih membenahi situasi hiperregulasi, justru RUU Cipta Kerja menambah lebih banyak peraturan pelaksana untuk implementasinya, tanpa proses evaluasi dan monitoring yang jelas,” tukas Asfinawati.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Kerja terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti AMAN, Auriga, ELSAM, Greenpeace, ICEL, ICW, ICJR, Kontras, LBH Jakarta, LBH Pers, Perludem, PPMAN, PSHK, Sajogyo Institut, Walhi, Yappika, YLBHI.

Baca juga  Perlukah Indonesia Gunakan Kebijakan Darurat Sipil Atasi Virus Corona?

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here