KontraS Resmi Tolak Draf Omnibus Law Dan Hadiri Rapat Pembahasan di Istana

0
Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani.
Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani.

PolitikToday- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut menolak memenuhi undangan rapat dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sebelumnya Walhi juga dengan tegas menolak undangan serupa.

Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani mengungkapkan penolakan itu merupakan bentuk kritik atas sikap pemerintah yang diam diam terus menyusun menyusun draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan berupaya menyembunyikan banyak hal.

“Kami menyampaikan penolakan kami untuk hadir dalam kegiatan tersebut,” ujar Yati melalui surat resmi, Selasa (3/3/2020).

Sebelumnya, Yati membenarkan KontraS telah menerima surat undangan dari KSP bernomor UND-32 /KSP/D.5/02/2020. Dalam surat itu, tertulis rapat berisi agenda penyampaian pandangan tertulis terkait substansi dalam RUU Cipta Kerja.

Yati menjelaskan KontraS memiliki sejumlah alasan untuk menolak undangan KSP. KontraS menilai sebelumnya pemerintah telah menyerahkan draf RUU beserta naskah akademik RUU Cipta Kerja, tanpa terlebih dahulu memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat sebelum draft itu diserahkan ke DPR RI.

“Kami memandang kegiatan ini dapat menjadi ruang justifikasi pembahasan dan pengesahan RUU tersebut,” terangnya.

Padahal, sebelumnya masyarakat sipil mengalami kesulitan dalam mendapatkan draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut, dan tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya.

Selain itu, menurut Yati kuat dugaan melalui undangan KSP tersebut, merupakan upaya untuk menjustifikasi keberadaan Omnibus Law.

KontraS, menurut Yati, telah mengirimkan surat kepada sejumlah kementerian, Kemenmarinves, Kemenkopolhukam, Kemenkumham, dan Kemenkoperekonomian, sebelum resmi dipublikasikan. Semua kementerian itu tidak memberikan salinan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sementara, substansi dalam RUU Cipta Kerja tersebut menunjukan pemerintah berambisi menarik investasi dengan mengorbankan hak asasi manusia, lingkungan hidup, hak – hak buruh dan agenda kesejahteraan dan keadilan masyarakat lainnya.

Baca juga  Pemerintah dan DPR Mau Bahas Omnibus Law, Muhtar Said: Jangan Aji Mumpung!

Sikap KontraS mendesak DPR dan Pemerintah untuk berhenti membahas RUU Cipta Kerja berdasarkan alasan-alasan yang sudah dijabarkan sebelumnya.

“DPR masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang lebih penting dari RUU Cipta Kerja dan membutuhkan perhatian lebih,” tukasnya.

Yati menyoroti sejumlah persoalan yang belum rampung, seperti Revisi UU Pengadilan HAM, Revisi UU HAM, dan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here